SANGATTA- DPRD Kutim kembali menggelar Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (9/11/2023). Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim H Joni yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar ini, mengagendakan mendengarkan Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi di DPRD Tentang Penyampaian Nota Kepala Daerah Mengenai Raperda APBD 2024.
Tujuh Fraksi yang ada di legislatif Bukit Pelangi, sebutan Gedung DPRD Kutim, menyatakan persetujuannya agar Raperda nota penjelasan terkait RAPBD tahun 2024 segera disahkan. Meski ada sebagian fraksi memberikan saran maupun catatan, namun semuanya setuju untuk segera disahkan.
Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Seskab Kutim Zubair mewakili pemerintah. Hadir juga Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Rudi Iskandar, perwakilan Forkopimda dan 21 Anggota DPRD Kutim serta undangan lainya.
Fraksi PDI-Perjuangan (P) yang mendelegasikan Siang Geah untuk menyampaikan pandangannya menyebut, dengan semangat tema pembangunan yakni “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah.” Yang diusung oleh pemerintah harus menjadi acuan yang akan mencerminkan arah strategis pembangunan yang diinginkan oleh Pemkab Kutim untuk tahun 2024.
“Fraksi PDI-P merasa tema ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi ekonomi dan berinvestasi dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan fokus pada sektor pertanian, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bagaimana pertanian berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi daerah sesuai dengan tema pembangunan tersebut,” bebernya.
Selanjutnya, Abdi Firdaus yang mewakili Fraksi Demokrat mengungkapkan, dengan daya dukung anggaran yang cukup besar yang saat ini dimiliki oleh daerah, pihaknya meminta agar pemerintah segera mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dasar, baik jalan, listrik, air bersih termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.
“Termasuk memaksimalkan aset dan potensi pariwisata yang bias dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah,” ucapnya.
Berikutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakilkan oleh Son Hatta memberikan apresiasi kepada pemerintah atas capaian penambahan pendapatan daerah terutama di beberapa sektor unggulan salah satunya melalui pertambangan. Namun, pihaknya juga berpesan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat yang tertuang dalam tema tema pembangunan pada tahun ini yaitu ”Penguatan Struktur Ekonomi guna mendukung Perekonomian Daerah”.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus yang disasar oleh Fraksi Nasdem agar pemerintah memberikan perhatian lebih, karena menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan di Kabupaten Kutim, selain pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah yang juga diharapkan bisa dipercepat realisasinya.
“Selain itu keadilan sosial dan pembukaan aksesbilitas ekonomi pedesaan. Investasi di Kutim didominasi oleh Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun dan Kaliorang. Dimana wilayah kecamatan ini mendominasi investasi di Kutim. Sedangkan di kecamatan lainnya menjadi daerah minim investasi. Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka, dan tingginya angka kemiskinan,” ucap Juru Bicara Fraksi Nasdem Kajang Lahang.
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibacakan oleh Sobirin Bagus meminta pemerintah agar dalam pelaksanaan APBD 2024 juga dapat membuat program prioritas di antaranya yang berkaitan dengan penurunan angka stunting, sarana dan prasarana pendidikan termasuk pemenuhan hak-hak tenaga pendidik, selain itu, dalam merumuskan kebijakan pembangunan, hendaknya pemerintah juga perlu mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Adi Sutianto meminta, agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum, mendapat anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2024. Selain itu, terdapat program prioritas dan strategis yang harus didorong akselerasi target pencapaiannya oleh semua stakeholder.
“Di antaranya, percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan secara purna. Apabila pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024, akan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kutim,” ucap Ketua Komisi C DPRD Kutim itu.
Terakhir, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa menjadi daerah otonom, yang dapat melakukan pembiayaan pembangunan secara maksimal dalam memacu Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kami juga meminta agar pemerintah daerah mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting untuk dapat diarahkan pada hal-hal produktif,” ucap Jimmy mewakili Fraksi Amanat Keadilan Berkarya.(Adv/why)