BALIKPAPAN – Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengikuti Rakor Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2023 gelaran Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Kemendagri RI di Ballroom Novotel, Senin (20/2/2023).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Kaltrim Isran Noor disaksikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Dr Bahtiar mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Ketua Penyelenggara Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Dr Imran, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim, Sekretaris Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, Forkopimda Kaltim, hingga perwakilan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota.
Ditegaskan Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono sesuai dengan arahan Gubernur Kaltim dan perwakilan Kemendagri RI jika rakor ini harus mampu mewujudkan sebuah negara yang kuat dan berdaulat secara politik dan kuat secara ekonomi serta memiliki sebuah kebudayaan dan peradaban yang hebat dalam kebudayaan sendiri.
“Ini memang menjadi suatu keharusan dan Kutim siap melakukan koordinasi apapun apalagi itu menyangkut hal politik dan pemerintahan. Jadi yang bisa diambil memang dalam rakor ini bagaimana menghasilkan rumusan, formula hingga inovasi terbaik membentuk sistem pemerintahan yang kuat,” tegasnya.
Ditambahkan Poniso, yang menarik tadi juga arahan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Dr Bahtiar yang mengutarakan pihaknya tengah memproses Perpu Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk keseluruhan persiapan Pemilu tahun 2024 dipastikan sukses dilaksanakan.
“Apabila pada tahun 2024 ini pelaksanaan Pemilu Serentak sukses dilaksanakan maka pelaksanaan kepemimpinan akan terjadi satu kali lima tahun saja, dan pelaksanaan Pemilu Serentak ke depan akan terjadi pada tahun 2029,” urainya.
Kemudian dari sesi manajemen, antara manajemen politik dan manajemen pembangunan akan seimbang dan terukur kepada satu tujuan dan program visi misi pada pasangan terpilih.
“Tentu untuk mencapai kesuksesan tersebut butuh dukungan dan kolaborasi semua pihak, nah dalam hal ini Pemkab Kutim siap menyukseskannya, hasilnya pesta demokrasi di daerah bisa berjalan demokratis. Untuk itu perlu, sinergitas yang dibangun lebih luas antara pemerintah daerah dan penyelenggara Pemilu dengan tinjauan dari berbagi aspek, baik itu dari aspek keamanan, kesehatan, bencana, ancaman dan aspek lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, dalam arahan singkatnya Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan dalam rakor ini yakni harus ada perubahan-perubahan besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara yang dicintai ini.
“Kesenjangan-kesenjangan harus menjadi referensi dan pelajaran kita semua, adanya pemindahan IKN bukan urusan masyarakat, tetapi ini adalah sebuah titik awal yang merujuk semua perubahan peradaban yang sangat megah dan dahsyat, ” terangnya.(Rkt1)