SANGATTA – Isu dugaan barter proyek senilai Rp600 miliar yang menyeret nama Bupati Kutai Timur terus bergulir di ruang publik. Menyikapi hal itu, Pergerakan Rakyat Kutai Timur (PERAK) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya.
Koordinator PERAK, Saharuddin, menegaskan bahwa isu yang beredar tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung merupakan propaganda yang menyesatkan.
“Jangan mudah terprovokasi. Informasi ini tidak memiliki bukti yang jelas dan berpotensi menjadi hoaks yang merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Menurut Saharuddin, penyebaran informasi tanpa verifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan merusak kondusivitas daerah. Ia mengimbau masyarakat Kutai Timur untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di media sosial.
PERAK juga menilai isu tersebut berpotensi menyerang integritas kepemimpinan daerah, khususnya yang ditujukan kepada Ardiansyah Sulaiman. Namun, pihaknya memastikan tidak ada bukti yang dapat menguatkan tudingan tersebut.
“Ini bisa merusak kepercayaan publik kalau tidak disikapi dengan bijak. Karena itu masyarakat harus cerdas dalam menilai informasi,” ujarnya.
Di sisi lain, PERAK tetap menyatakan kepercayaan terhadap kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman. Mereka menilai bupati telah memberikan klarifikasi bahwa isu tersebut tidak benar.
Meski begitu, PERAK juga mendorong pemerintah daerah untuk tetap aktif memberikan penjelasan kepada publik agar tidak muncul persepsi liar yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kalau memang tidak benar, perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak bingung dan tidak termakan isu,” tambahnya.
PERAK juga membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila ditemukan pihak yang sengaja menyebarkan informasi bohong.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada upaya penyebaran hoaks secara sengaja. Tapi yang utama saat ini, masyarakat jangan mudah terprovokasi,” pungkas Saharuddin.
Penulis : Ramlah