SANGATTA – Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) mendapat apresiasi dalam Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Kamis (2/4/2026).
Upaya digitalisasi layanan yang dilakukan dinilai membawa perubahan signifikan. Pelayanan disebut semakin cepat, rapi, dan profesional, bahkan mulai dirasakan hingga ke tingkat desa.
“Digitalisasi ini sudah bagus, cepat, dan profesional. Sudah mulai terasa sampai ke desa,” ujar salah satu peserta forum dari Dinas Kesehatan.
Kepala Disdukcapil Kutim juga menegaskan, meski instansinya tidak masuk kategori pelayanan dasar, perannya sangat krusial dalam menopang berbagai layanan publik.
“Memang kami bukan pelayanan dasar, tapi semua membutuhkan Disdukcapil. Semua berawal dari data kependudukan, dari KTP dan dokumen lainnya,” ujarnya.
Disdukcapil dinilai menjadi fondasi berbagai program pemerintah. Data kependudukan menjadi kunci dalam penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
Meski demikian, forum juga mencatat sejumlah hal yang perlu diperkuat. Salah satunya terkait dukungan anggaran yang dinilai belum sebanding dengan besarnya peran Disdukcapil.
“Ini OPD yang manfaatnya luar biasa. Semua layanan bertumpu pada data kependudukan. Harapannya tentu dukungan anggaran bisa lebih diperkuat,” ujar peserta lainnya.
Usulan peningkatan anggaran pun mengemuka, bahkan hingga 10 persen dari APBD Kutim. Dukungan tersebut juga disampaikan perwakilan forum RT yang menilai fungsi Disdukcapil sangat vital bagi masyarakat.
“Walaupun bukan pelayanan wajib secara aturan, tapi fungsinya wajib. Semua butuh Disdukcapil,” tegasnya.
Selain itu, pemerataan layanan juga menjadi perhatian. Dari 139 desa di Kutim, masih ditemukan warga—terutama kelompok rentan seperti keluarga berisiko stunting—yang belum memiliki KTP elektronik.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar seluruh masyarakat dapat terdata dan memperoleh akses layanan secara optimal.
“Kalau belum punya KTP, mereka tidak masuk dalam sistem. Padahal itu dasar untuk menerima berbagai layanan,” ungkap peserta forum.
Forum juga mendorong penguatan program jemput bola serta peningkatan transparansi data layanan kepada publik, agar manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Dengan peran strategis yang dimiliki, Disdukcapil diharapkan terus diperkuat, baik dari sisi layanan maupun dukungan anggaran, sehingga mampu menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali.
“Kalau datanya kuat, program pasti tepat sasaran. Itu yang kita harapkan bersama,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah