SANGATTA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Januar Bayu Irawan, menegaskan pembangunan infrastruktur di daerah tidak boleh lagi dilakukan secara asal, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut, di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan, pemerintah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Bukan asal bangun. Infrastruktur harus tepat sasaran, terutama yang menunjang mobilisasi barang,” tegasnya.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur ditargetkan berada di kisaran 30 hingga 40 persen. Namun, angka tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi minimal 20 persen sesuai ketentuan mandatory. Sementara sektor lainnya, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM), disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah.
“Kalau pendidikan sudah jelas mandatory 20 persen. Nah, yang lain kita sesuaikan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur kini difokuskan pada kawasan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa.
“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus pilih yang benar-benar berdampak. Infrastruktur yang bisa menggerakkan ekonomi itu yang diprioritaskan,” tambahnya.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut akan diselaraskan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Program perusahaan harus sinkron dengan perencanaan daerah. Jadi apa yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Saat ini, skema kerja sama tersebut masih dalam tahap perumusan dan akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
Tak hanya itu, penguatan SDM juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menilai kualitas SDM menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau SDM kita kuat, kreatif, otomatis pergerakan ekonomi juga ikut tumbuh,” katanya.
Untuk itu, program peningkatan kapasitas SDM akan difokuskan pada pemberian beasiswa serta pelatihan industri hilir, khususnya di sektor pertanian agar masyarakat mampu menghasilkan produk bernilai tambah.
“Ke depan, kita dorong masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga produk olahan yang punya nilai tambah,” pungkasnya. (MK)
Penulis: Ramlah
Editor: Agus S