SANGATTA – Pemerataan layanan pemadam kebakaran (Damkar) di Kutai Timur (Kutim) masih jadi pekerjaan rumah. Hal itu mengemuka dalam Rapat LKPJ 2025, saat Anggota DPRD Kutim, Asti Mazar, menyampaikan catatan kritisnya.
Asti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus mengungkapkan, hingga saat ini pos Damkar baru tersedia di 9 kecamatan. Sementara 2 kecamatan lainnya masih dalam tahap proses pembangunan.
“Masih ada wilayah yang belum terlayani maksimal. Ini harus jadi perhatian serius,” ungkap Asti saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).
Dengan wilayah Kutim yang luas, keterbatasan pos Damkar dinilai berpotensi memperlambat respon saat terjadi kebakaran. Padahal, kecepatan penanganan sangat menentukan dalam menekan dampak dan kerugian.
Tak berhenti di soal fasilitas, Asti juga menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas Damkar. Ia menilai, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi kebutuhan mendesak.
“Diklat SDM sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, mental, dan fisik petugas, terutama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan pos Damkar harus dibarengi dengan penguatan SDM. Tanpa itu, layanan tidak akan berjalan optimal.
“Jangan hanya bangun pos, tapi SDM-nya juga harus siap,” tambahnya.
Melalui Rapat LKPJ 2025 ini, ia berharap pemerintah daerah bisa lebih serius membenahi layanan Damkar—baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas personel.
“Harus jalan beriringan. Infrastruktur ada, SDM juga siap,” tutupnya.
Penulis: Ramlah