BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan penarikan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala (BK) untuk sementara waktu akan dilakukan langsung oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar).
Menurut Andi Faizal, kebijakan tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki data valid terkait potensi pendapatan asli daerah dari sektor wisata di kawasan pelataran Bontang Kuala.
“Penarikan dilakukan langsung oleh pihak Dispopar, bukan dari masyarakat yang tinggal di sana untuk di dua bulan awal,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak memiliki niat mengambil alih usaha masyarakat yang selama ini ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut.
Namun, pemerintah dinilai perlu mengetahui angka pasti pemasukan retribusi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pola pengelolaan ke depan.
“Kemarin juga sudah kami sampaikan, tidak ada niatan pemerintah untuk mengambil alih kerja usaha masyarakat. Tetapi pemerintah perlu memiliki data valid, dalam artian memiliki data sendiri,” katanya.
Andi Faizal menjelaskan selama kurang lebih dua bulan pertama, proses penarikan retribusi akan dijalankan langsung oleh pemerintah daerah melalui Dispopar.
Setelah pemerintah memperoleh rata-rata data pendapatan per bulan, pengelolaan tersebut nantinya dapat kembali ditawarkan kepada masyarakat, koperasi, maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
“Misalnya nanti pendapatannya sekitar Rp30 juta per bulan, kita akan menawarkan ke masyarakat siapa yang sanggup menyetorkan misalnya Rp20 juta ke pemerintah untuk mengelola,” jelasnya.
Menurutnya, skema tersebut diharapkan tetap memberi ruang kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan wisata tanpa menghilangkan fungsi pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.
“Jadi kita tidak mau mengambil kerja-kerja masyarakat. Kemarin di rapat saya sampaikan seperti itu. Mungkin di dua bulan pertama pemerintah yang mengambil alih supaya kita punya data angka rata-rata berapa pemasukan yang sebenarnya, baru nanti kita lempar kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (MK)
Penulis: Dwi S
Editor: Agus S