BALIKPAPAN – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pelaku UMKM agar mampu tumbuh, berdaya saing, dan naik kelas.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan legalitas usaha, sertifikasi mutu, pelindungan usaha dan produk, serta perluasan akses pembiayaan yang terintegrasi melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan pemerintah terus menghadirkan berbagai bentuk pendampingan agar pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut mencakup kemudahan perizinan, sertifikasi, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas usaha yang dikemas dalam satu layanan terpadu melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro.
“Kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta akses pembiayaan, baik KUR maupun non-KUR. Semua layanan tersebut kami kemas dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro,” ujarnya usai memberikan sambutan pada Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Balikpapan, Rabu (17/6/2026).
Maman menjelaskan, langkah tersebut menjadi sangat penting mengingat tingkat legalitas usaha di kalangan UMKM masih relatif rendah. Saat ini sekitar 77 persen UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas usaha sehingga masih menjalankan usahanya secara informal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga dunia usaha.
Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi dan formalisasi usaha mikro sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh kepastian hukum, perlindungan usaha, serta akses terhadap berbagai program pemberdayaan.
“Karena kita menyadari bahwa ketika UMKM tumbuh dan mendapatkan akses perizinan serta pembiayaan yang masif dan optimal, maka roda perekonomian daerah juga akan bergerak,” tambahnya.
Senada dengan itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menilai tantangan yang dihadapi UMKM ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM naik kelas.
“Oleh karena itu, UMKM harus terus kita dorong untuk naik kelas. Dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang legal, dari usaha tradisional menjadi usaha yang memanfaatkan teknologi digital, serta dari usaha yang hanya bertahan menjadi usaha yang mampu berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.
Rudy juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
“Bagaimana agar UMKM kita bisa segera naik kelas sehingga ekonomi daerah semakin kuat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesejahteraan masyarakat Insya Allah semakin meningkat,” katanya.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 kembali diselenggarakan di 10 lokasi di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha mikro.
Balikpapan menjadi kota pertama yang mengawali rangkaian festival tahun ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem usaha mikro yang tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.