SANGATTA – Sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang program kebencanaan menurut Bupati Ardiansyah Sulaiman sangat menentukan. Hal ini pun ia utarakan saat membuka kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim (Kaltim) bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3PB) yang digelar di Hotel Royal Victoria, Senin (22/5/2023).
“Karena apa, SDM di bidang pemulihan pascabencana dan keterampilan sumber daya dalam penanggulangan bencana pascabencana masih sangat terbatas. Nah, bimtek ini semacam jawaban yakni ada kegiatan SDM yang dilatih melalui fasilitasi bimtek mengenai penerapan dalam penanganan sesuai tugas pokok dan fungsi, pada masing-masing kejadian bencana,” jelasnya.
Ardiansyah pun mengutarakan momen ini juga bisa jadi pengkajian bersama untuk saling sinergi BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten.
“Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu bekal kepada peserta untuk segera mengambil sikap mengambil tindakan dengan cepat dan tidak melanggar aturan,” ucapnya dihadapan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agustianur, Kepala BPBD Kutim Muhammad Idris Syam serta tamu undangan lainnya.
Ardiansyah pun mengapresiasi kegiatan ini pasalnya dapat juga meningkatkan kapasitas ASN di Wilayah Kutim, khususnya dalam penanggulangan bencana.
“Para peserta yang merupakan perwakilan OPD terkait diharapkan setelah kegiatan ini dapat menciptakan perencanaan yang baik dan komprehensif. Sehingga harapannya pemulihan dampak pascabencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
“Kita berharap hasil dari bimtek ini bisa menghasilkan produk yang mungkin nanti akan menjadi bahan panduan di Kutim terkait kebencanaan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agustinur mengatakan, Kaltim sama dengan provinsi lainnya. Tidak lepas dari masalah kebencanaan. Ada dua bencana yang cukup dominan yang terjadi di Kaltim yakni kebakaran hutan dan banjir.
“Melalui pengkajian ini kita berharap semua memiliki pemahaman, perspektif, keilmuan yang sama berkaitan dengan indikator-indikator, domain-domain apa yang dihitung. Sehingga dalam kajian ini dibutuhkan kerja sama dengan OPD terkait,” jelasnya.(Rkt1/Adv)