SANGATTA – Dewan tengah menyoroti masalah krusial yakni terkait pekerja di bawah anak yang bekerja di Kutim. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan dari lembaga legislatif. Salah satunya dari Ketua DPRD Kutim H Joni.
Politikus PPP itu menegaskan perlu ada solusi atau jalan keluar mengatasi ramainya pekerja anak di bawah umur ini. Pasalnya informasi ini berasal dari isu yang mengemuka ketika dirinya menghadiri kegiatan Sosper Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Sangatta Selatan, beberapa waktu lalu.
Ia pun merasa kaget jika ada pekerja anak di bawah umur.
“Saya harap permasalahan ini bisa menjadi tupoksi dari dinas terkait karena ini persoalan serius untuk segera mengambil langkah konkrit sekaligus memberikan solusi agar bisa diketahui agar permasalahannya,” ujarnya.
“Tadi saya sudah berkoordinasi dan segera dari hasil sosialisasi ini sebagai bahan dasar sebagai dasar kita bersurat ke dinas terkait. Nah, nanti tinggal dinas terkait yang melakukan pendataan. Kan tidak serta merta kita menduga tapi tidak ada bukti,” tambahnya.
Ia pun banyak yang mempengaruhi faktor anak bekerja di bawah umur, bisa saja hal yang utama adalah faktor utama.
“Jadi saya lihat anak di bawah umur ini terpaksa harus bekerja untuk menyambung hidup. Kami harapkan juga ini menjadi perhatian dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim. Karena ini memang ranahnya sih Dinsos Kutim, jadi bisa pihak Dinsos segera melakukan audiensi menemui anak-anak itu dan orang tuanya untuk dilakukan pendataan. Nah dari situ kita bisa pastikan kondisinya seperti apa,” bebernya.
Kemudian, ia mengharapkan Dinsos Kutim bisa menyiapkan anggaran terutama dalam hal pembinaan bagi anak-anak maupun masyarakat yang tidak mampu.
“Namun harus kami telusuri dulu. Soalnya di Dinsos itu ada anggaran pembinaan, nanti dari dinas yang punya urusan di lapangan menelusuri lebih jauh hal itu,” tutupnya.(Adv/Rkt)