SANGATTA – Fraksi PDI-Perjuangan (P) berkomitmen untuk mendorong penyusunan APBD yang memprioritaskan sektor-sektor kunci, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Fraksi PDI-P meyakini bahwa pendekatan yang holistik dan berimbang perlu diterapkan dalam menyusun APBD, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI-P, Siang Geah saat membacakan Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Kepala daerah Mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat paripurna ke-11 masa sidang pertama di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023) dipimpin Ketua DPRD Kutim H Joni didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar.
“Kami berkomitmen mendorong pemerintah menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sosial Development Goals (SDGs) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat dan Daerah harus menerjemahkan rencana aksi yang bersifat operasional ke dalam program dan kegiatan, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Hal ini pula, Fraksi PDI-P berharap dapat terakomodir dalam rancangan APBD Kutim Tahun Anggaran 2024. Selain itu. saat ini terdapat situasi geopolitik global, dimana terjadi perang di beberapa negara yang tentu akan berpengaruh terhadap situasi ekonomi dan pembangunan di dalam negeri. Tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak pada situasi pembangunan di Kutim.
“Sebagai daerah penyokong Ibu Kota Nusantara (IKN), maka kita perlu mencermati situasi geopolitik tersebut demi kelancaran pembangunan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Kutim,” imbuhnya.
Kemudian, dengan semangat tema pembangunan yakni “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah” yang diusung oleh pemerintah harus menjadi acuan yang akan mencerminkan arah strategis pembangunan yang diinginkan oleh Pemkab Kutim untuk tahun 2024.
“Fraksi PDI-P merasa tema ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi ekonomi dan berinvestasi dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan fokus pada sektor pertanian, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bagaimana pertanian berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi daerah sesuai dengan tema pembangunan tersebut,” bebernya.
Selanjutnya, pihaknya juga mengingatkan kembali kepada pemerintah agar dengan postur APBD 2024 yang cukup besar, hendaknya pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan tema yang sudah diusung, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Fokus pada pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal,” ucap Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan tersebut.
Kemudian, memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal dan mempromosikan produk-produk lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat memperkuat daya saing sektor unggulan, menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah faktor penting dalam menarik investasi swasta, yang dapat menggerakkan pembangunan ekonomi. Ini mencakup regulasi yang jelas, insentif pajak, dan infrastruktur yang mendukung.
“Serta memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, yang menjadi landasan utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv/why)