SANGATTA – Program sarana dan prasarana (Sapras) di beberapa sekolah yang belum terealisasi sepenuhnya menjadi sangat memprihatinkan. Kelambatan pelaksanaan program tersebut salah satunya dikarenakan penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA) secara online seharusnya memperlancar proses Sapras. Namun, pelaksanaan program tersebut terasa lambat.
Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, saat di wawancarai insan pers belum lama ini, Selasa (14/11/2023).
“Kalau dulu, pandangan kita LPSE dengan menggunakan sistem online ini dan SPA akan lancar tapi saya lihat sangat lambat,” kata Yan.
Bahkan, lanjutnya, berdasarkan informasi sejumlah proyek Sapras di sekolah-sekolah belum terealisasi meskipun kontraktor sudah siap. Bahkan pihaknya memberikan alasan bahwa proses ini terhambat karena harus melengkapi data administrasi yang belum lengkap.
“Mereka bilang ini antre, karena harus lengkap semua data-data administrasi,” terangnya.
Tak hanya itu, Yan juga mendapatkan informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan kembali melaksanakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran. Kendati demikian, ia berencana untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di setiap dinas terkait.
“Kalau boleh untuk kelancaran penyerapan anggaran, karena kalau kita bertahan di situasi ini maka konsekuensinya pasti nanti anggaran kita tidak terserap,” ujarnya.
Kemudian, untuk menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Sapras di Kutim, pihaknya berkomitmen untuk mengecek kebenaran informasi mengenai penggunaan sistem manual di setiap dinas terkait.
“Itu saya dapat info, dan nanti dicek kebenarannya di dinas tersebut bahwa apakah boleh menggunakan sistem manual,” tutupnya.(Adv/why)