SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar dibanding beberapa kota yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dengan APBD besar dan Kutim yang begitu luas, dimungkinkan mampu membangun beberapa infrastruktur yang ada, belum lagi perusahaan, keterlibatannya dalam membantu daerah melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun, infrastruktur jalan yang telah dibangun, tidak membutuhkan waktu yang lama sudah kembali seperti semula, alami kerusakan.
Menurut Jimmy, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, sebenarnya jika semua saling bahu-membahu, ia rasa persoalan jalan itu pasti terawat. Hanya saja tanggung jawab mereka saling melempar ke sana kemari.
“Misalnya pengangkutan alat dari sawit. Jadi secara ini mereka tidak bertanggung jawab karena itu koperasi yang punya kerjaan itu, itu pun rental kan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia katakan, penyebab yang juga menjadi masalah ialah persoalan tersebut jauh dari tangan korporasi dan jauh dari perusahaan sawit yang bersangkutan. Yang mestinya mengontrol serta mengawasi hal tersebut.
“Ada beberapa segmen gitu loh yang punya peran di situ,” tambahnya.
Tetapi, pihaknya akan melakukan penekanan ke Pemerintah Daerah (Pemda) supaya menerapkan jembatan timbang berjalan “Mobile” guna mengontrol muatan kendaraan seberapa overload jalanan untuk dilalui.
“Jadi timbangan mobile yang kita harapkan,” Harapnya.
Ditambahkannya, bahwa pihaknya telah membicarakan terkait jembatan timbangan mobile itu.
“Kalau mobile kan bisa kemana-mana dia. Yang mana padat angkutannya di situ,” imbuhnya.
Di samping itu, pihaknya menyebutkan bahwa, yang terpenting sebenarnya pemerintah yang ambil peran, untuk menjaga, serta mengontrol, muatan tersebut itu seperti apa. (Rkt2/Adv)