spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terkendala Pakan Budidaya Maggot, DTPHP Kutim Diminta Segera Berkomunikasi dengan Bupati

SANGATTA- Pengembangan budidaya maggot oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim mengalami kendala. Pasalnya, pasokan pakan yang disukai maggot yakni solid sawit sulit untuk mendapatkannya.

DTPHP, meminta agar ada dorongan dari DPRD Kutim untuk bisa mendapatkan akses solid sawit tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman menanggapi persoalan itu. Ia mengungkapkan, jika ada ide atau program seperti itu yang memang diperlukan dan berpotensi di wilayah Kutim harusnya berkomunikasi dengan Bupati.

“Kalau ada ide itu harusnya kan eksekutif sebagai eksekutor artinya atasannya dia kan pak bupati. Kalau memang program itu diperlukan potensi komunikasikan dan libatkan bupati karena dia atasan tertingginya,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Rabu (12/6/2024).

Lebih lanjut, Faizal mengatakan, bahwa itu mestinya disampaikan ke bupati, sebab kalau DPRD yang ditanya jelas pihaknya mensupport apalagi itu alternatif agar tidak bergantung pada pakan jagung yang selama ini digunakan.

“Artinya itu terobosan harus dilakukan, karena itu tadi alternatif agar biaya kosnya juga tidak terlalu mahal dibanding jagung tadi,” ungkapnya.

Baca Juga:   Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, DPRD Kutim Desak Sosialisasi dan Rehabilitasi Korban

Tetapi terkait hal itu, kata Faizal ia akan menindaklanjuti. Namun pihaknya belum mengetahui pasti limbah sawit itu apakah dari perkebunan atau dari pengelolaan pabriknya.

“Jika itu memang diperlukan dan sudah ada penelitiannya itu kan bisa diundang, kalau saya sih kalau memang mau dan ini mau dijadikan gerakan masif, apa sih susahnya bupati mengundang semua pimpinan-pimpinan perusahaan itu untuk bicarakan masalah ini,” katanya.

Sambungnya, jika memang itu menjadi visi besar kenapa bupati tidak membuat sebuah terobosan untuk menindak hal tersebut. Sebelum berbicara lebih jauh bahwa hal itu memerlukan ini dan sebagainya.

Ia menyebutkan, dari pihak DPRD yang jelas siap support dan mendorong, tetapi inisiatifnya harus dari lembaga eksekutif karena memang yang paham secara teknis itu adalah eksekutif. (Rkt2/Adv)