SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terpilih periode 2024-2029, Akhmad Sulaeman, mengungkapkan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) yang sebagian besar terdiri dari kawasan pesisir.
Sulaeman, yang terpilih dari Dapil 5, menyatakan bahwa isu nelayan di daerah pesisir menjadi perhatian utama dalam rencana kerjanya sebagai wakil rakyat.
“Dapil saya memang daerah pesisir, dan ini mungkin yang harus kami perjuangkan. Apalagi sebagian besar masyarakat di daerah tersebut bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama,” ungkap Sulaeman, Senin (19/8/2024).
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ada.
Sulaeman mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk segera merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan di daerah pesisir.
Menurutnya, jika memang diperlukan regulasi khusus untuk mendukung nelayan, maka hal tersebut harus segera dibuat dan diterapkan.
“Jika memang harus dibuat aturannya, maka ayo kita buat, karena ini juga untuk kesejahteraan para nelayan. Intinya, pemerintah harus hadir di situ,” tegasnya.
Sulaeman juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program yang berfokus pada sektor perikanan di wilayah pesisir.
“Keinginan kita sebenarnya, bantuan itu ada untuk ke arah sana. Apalagi APBD kita melimpah, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Terkait dengan pengembangan infrastruktur, Sulaeman menyebut bahwa wilayah pesisir seperti Dompen, yang berbatasan langsung dengan lautan, perlu mendapat perhatian khusus dibandingkan wilayah sungai seperti Tingting.
Ia berpendapat bahwa pengembangan di daerah pesisir akan lebih efektif dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan.
Ia juga menyoroti pentingnya pabrik es agar diadakan di Pulau Miang dan Sandaran yang menurutnya sangat dibutuhkan oleh para nelayan di daerah tersebut.
“Kalau pabrik es itu, di Sangkulirang sudah ada, tetapi kalau Sandaran dan di Pulau Miang belum. Padahal, 80 persen mata pencaharian masyarakat di sana adalah nelayan. Saya rasa ini perlu juga dipikirkan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Sulaeman juga melihat potensi besar di daerah Bual-Bual, khususnya terkait dengan budidaya ikan di keramba terapung.
Ia mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali potensi tersebut, mengingat budidaya ikan di daerah tersebut pernah mengalami masa kejayaan.
“Saya melihat di daerah Bual-Bual itu ada keramba terapung, jadi saya ada kepikiran untuk mengangkat potensi itu lagi, karena dulu di sana maju. Tinggal apa kebutuhannya, itu yang harus kita siapkan,” jelasnya.
Dalam penutupannya, Akhmad Sulaeman menegaskan harapannya agar pemerintah daerah hadir secara aktif dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kutim.
Ia optimis dengan anggaran yang tersedia, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat pesisir. (Rkt2/Adv)