SANGATTA– Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmy, menekankan pentingnya netralitas bagi seluruh pejabat yang ada di Kutai Timur (Kutim). Ia mengingatkan agar pejabat tetap fokus menjalankan tugas tanpa terlibat dalam politik praktis dan memastikan pilihan mereka bebas dari tekanan pihak mana pun.
“Kita meminta pejabat khususnya ASN agar tidak ada intervensi dalam menentukan pilihan. Pimpinan juga tidak boleh menekan atau mengarahkan ASN untuk mendukung salah satu calon,” ujar Jimmy usai mengikuti rapat koordinasi jelang Pilkada di Hotel Royal Victoria, Rabu (30/10/2024).
Jimmy menegaskan ASN harus menghindari segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciderai netralitas. Jika kedapatan tidak netral, ASN akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi pelaksanaannya dengan ketat.
“Pantauan kami sejauh ini masih kondusif. Selain itu, kepala daerah di Kutim sudah menandatangani komitmen untuk tetap netral dan tidak melanggar aturan,” tambahnya.
Jimmy juga mendorong agar ASN, sebagai warga negara Indonesia, menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 dan tidak golput. “Secara demokrasi, ASN diharapkan ikut berpartisipasi dalam memilih, tapi tetap tanpa keberpihakan,” ujarnya.
Larangan ASN dalam berpolitik praktis cukup ketat, seperti tidak boleh ikut kampanye, memakai atribut partai atau atribut ASN, mengarahkan ASN lain, serta menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
ASN juga tidak diperkenankan membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.
Selain itu, ASN dilarang menggelar kegiatan yang menunjukkan keberpihakan, mengeluarkan pernyataan dukungan, maupun mengunggah dan menyebarluaskan alat peraga kampanye pasangan calon.
Dengan aturan yang ketat ini, Jimmy berharap agar netralitas ASN tetap terjaga dan Pilkada serentak 2024 di Kutim dapat berlangsung secara fair dan kondusif.
Politisi PKS ini juga mengingatkan para legislator bahwa meski para legislator akan mendukung pasangan calon (paslon) sesuai instruksi partai. “Netralitas sebagai pejabat daerah tetap harus diutamakan,” sebutnya.
Meski netralitas ini kerap menjadi tantangan, khususnya di Kutim. “Kami memiliki kewajiban untuk menjamin pilkada berlangsung damai. Terlebih lagi, Kutim berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” pungkasnya. (ADV/RK)