spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Program Beasiswa Belum Merata, DPRD Kutim Soroti Keluarga Tertentu yang Dapat Prioritas

Sangatta – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menilai program beasiswa yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim masih banyak yang belum tepat sasaran. Menurutnya, baik program Beasiswa Kutim Tuntas maupun Beasiswa Stimulan perlu dievaluasi dan diawasi dengan ketat agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar menyentuh kalangan yang membutuhkan.

Julfansyah menyebut bahwa penerapan beasiswa saat ini masih terkesan pilih kasih, dengan beberapa penerima yang berasal dari keluarga tertentu.

“Saat ini beasiswa itu tidak tepat sasaran, masih pilih-pilih. Ada yang berasal dari keluarga tertentu. Jika beasiswa ini mau diterapkan, maka harus benar-benar tepat dalam realisasinya. Kita akan terapkan yang benar dan evaluasi. Pengawasan juga harus ditingkatkan,” kata Julfansyah usai mengikuti rapat Badan Musyawarah DPRD Kutim.

Sebelumnya, Pemerintah Kutim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,3 miliar untuk dua program beasiswa tersebut dalam APBD 2024. Dana tersebut terbagi antara beasiswa kerja sama bagi 17 mahasiswa, Beasiswa Kutim Tuntas untuk 300 mahasiswa diploma dan Strata 1 (S1), serta 80 mahasiswa Strata 2 (S2).

Baca Juga:   Antisipasi Angka Pengangguran Tinggi, Pemerintah Harus Tingkatkan Pelatihan Siap Kerja

Sementara itu, Beasiswa Stimulan diperuntukkan bagi 380 mahasiswa diploma dan strata 1, 100 mahasiswa strata 2, serta 2.500 siswa SMA/SMK sederajat. Kriteria penerima Beasiswa Kutim Tuntas diatur dengan persyaratan ketat, yaitu akreditasi kampus dan program studi minimal B serta IPK minimal 3. Sedangkan untuk Beasiswa Stimulan, syaratnya lebih longgar, dengan akreditasi kampus minimal C dan IPK minimal 2,75.

Selain beasiswa, Komisi D juga menyoroti pelaksanaan program bantuan seragam dan buku gratis bagi pelajar di Kutim yang dinilai masih kurang optimal. Julfansyah menyatakan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program ini, mengingat potensi ketidakmaksimalan dalam distribusinya di lapangan.

“Dengan anggaran sebesar itu, pelaksanaan program ini harus benar-benar diawasi. Jangan sampai tidak maksimal atau tidak tepat sasaran, karena ini menyangkut kesejahteraan dan pendidikan anak-anak kita,” pungkasnya. (ram/adv)