SANGATTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menyoroti ketimpangan antara belanja operasi dan belanja modal dalam Nota Penjelasan Rancangan APBD 2025. Hal ini disampaikan Pandi saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-20 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024) malam.
Menurut Pandi, perbedaan signifikan antara alokasi belanja operasi yang lebih besar dibandingkan belanja modal mencerminkan kurangnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dalam nota penjelasan juga masih terdapat ketimpangan, dalam hal belanja operasi yang masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini tentunya mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah,” tegas Pandi.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya melanjutkan anggaran Multi Years sebagai salah satu prioritas pembangunan, khususnya untuk mendukung program konektivitas antar desa dan kecamatan di Kutai Timur.
“Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah agar dapat ditambahkan untuk anggaran Multi Years untuk tetap menjadi salah satu program yang harus dilanjutkan, mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur berupa program konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur,” ujar Pandi.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Pandi menekankan bahwa masyarakat harus memiliki akses mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan hasilnya.
“Transparansi adalah kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran yang besar,” tambahnya.
Pandi juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi oleh anggota DPRD terhadap pelaksanaan APBD guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pengalaman tahun 2023 dan 2024 yang masih adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran,” pungkasnya. (Ram/ADV)