spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lampu Jalan Banyak Mati, Dishub Kutim Beberkan Kendala Anggaran dan Wewenang

SANGATTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mengatasi berbagai persoalan terkait Penerangan Jalan Umum (PJU). Namun hingga kini, sejumlah lampu jalan masih padam dan belum tertangani, karena adanya kendala pada aspek anggaran serta kewenangan lintas instansi.

Kepala Dishub Kutim, Joko Suripto, menjelaskan bahwa tanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan PJU di Kutim terbagi berdasarkan klasifikasi jalan. Jalan nasional merupakan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), jalan provinsi menjadi tanggung jawab Dishub Provinsi, sedangkan jalan kabupaten berada di bawah pengelolaan Dishub Kutim.

“Untuk jalan desa bisa menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan jalan-jalan utama seperti Jalan Yosudarso, meskipun kami ikut andil, tetap ada keterlibatan instansi lain seperti Dinas Perkim dan PU,” terang Joko saat ditemui pada Selasa malam (23/4/2025).

Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima data resmi terkait titik-titik pemasangan PJU di Jalan Yosudarso. Selain itu, belum tersedia alokasi anggaran dalam APBD tahun 2025 untuk kegiatan pemeliharaan maupun pembayaran tagihan listrik PJU.

Baca Juga:   Di Ops Lilin Polres Kutim, Ardiansyah Bacakan Amanat Kapolri Hadapi Nataru

“Kami akan segera berkoordinasi dengan BPKAD. Harapan kami, mulai tahun 2026, tanggung jawab penuh untuk pemeliharaan dan pembayaran listrik PJU bisa langsung dikelola oleh Dishub agar lebih terarah dan efektif,” ungkapnya.

PJU di Kutim masih sulit ditangani Dishub Kutim.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kutim, Abdul Muis, menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk membayar listrik PJU di seluruh wilayah Kutim diperkirakan mencapai Rp2 miliar per tahun.

“Awalnya ada wacana agar pembayaran listrik ditangani oleh Disdukcapil, namun sesuai keputusan terakhir, pengelolaannya tetap berada di bawah BPKAD untuk tahun ini,” jelas Abdul.

Dishub Kutim berharap adanya dukungan lintas sektor dan konsolidasi perencanaan lintas instansi agar pengelolaan PJU dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, demi menjawab keluhan masyarakat yang selama ini menghadapi banyak titik jalan gelap dan rawan kecelakaan.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S