SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, mengungkapkan penyebab keterlambatan pencairan anggaran pembangunan di sejumlah desa. Ia menyebut situasi tersebut dipicu oleh masa transisi kepemimpinan daerah serta pergeseran anggaran yang cukup signifikan.
Menurut Mahyunadi, hal ini berdampak langsung pada realisasi berbagai program pembangunan yang telah disusun.
“APBD kita dari yang awalnya Rp11 triliun, hanya bisa dimanfaatkan Rp7,6 triliun setelah dikurangi pembayaran utang dan defisit. Jadi memang ada keterlambatan realisasi,” jelas Mahyunadi, Kamis (7/8/2025).
Meski dihadapkan pada keterbatasan tersebut, Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran, khususnya di tingkat desa. Ia menekankan keterlambatan ini bukan berarti menghentikan komitmen pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap desa yang terdampak bencana, Mahyunadi mengumumkan bahwa Pemkab Kutim akan mengalokasikan tambahan anggaran pada tahun 2026. Salah satunya ditujukan untuk Desa Batu Timbau Ilir, yang beberapa waktu lalu mengalami musibah kebakaran hebat.
“Pemerintah daerah telah menyiapkan penambahan anggaran hingga Rp1,5 miliar untuk membantu pembangunan kembali rumah-rumah warga yang terdampak,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan infrastruktur dasar di desa serta memberikan semangat baru bagi masyarakat yang tengah membangun kembali kehidupan pascabencana.
“Insya Allah ini bukan janji kosong, tapi bentuk komitmen kami bahwa meski kondisi keuangan belum ideal, desa-desa tidak akan kami abaikan,” pungkas Mahyunadi.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R