SANGATTA – Persoalan sampah di Kutai Timur (Kutim) kembali jadi sorotan. Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sangatta yang digadang-gadang sebagai solusi hingga kini belum berjalan maksimal. Sementara itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batota menuai kritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena dinilai belum memenuhi standar pengelolaan.
Di tengah persoalan itu, Aji Wijaya Effendi kembali dipercaya menakhodai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim. Ia dilantik langsung oleh Bupati Kutim, setelah sempat dipindahkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan (kini Brida) pada 2022.
Kembalinya Aji membawa harapan sekaligus tantangan besar. Sampah di Sangatta kerap menumpuk di pinggir jalan, menimbulkan bau tak sedap, keresahan warga, hingga stigma buruk bagi wajah kota.
Dari sisi anggaran, pola “kumpul-angkut-buang” yang masih dominan membuat biaya terus membengkak tanpa menghasilkan nilai tambah.
Padahal, jika dikelola serius melalui program daur ulang atau pengolahan energi terbarukan, sampah bisa bernilai ekonomi. Minimnya infrastruktur serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah turut memperburuk situasi. Daya tampung TPA yang terbatas pun menimbulkan risiko “darurat sampah” jika tak segera diatasi.
Aji menegaskan siap bergerak cepat untuk mengurai berbagai persoalan tersebut. Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi dengan jajarannya agar program prioritas bisa segera dijalankan.
“Saya siap kembali bertugas. Fokus utama kita tentu saja menyelesaikan masalah sampah yang selama ini menjadi sorotan,” ujarnya saat ditemui, Kamis (28/8/2025).
Kini publik menunggu, apakah kepemimpinan Aji akan membawa terobosan baru atau sekadar melanjutkan pola lama. Dengan TPST yang belum tuntas, TPA yang masih bermasalah, dan dampak sosial-ekonomi yang kian terasa, DLH Kutim dituntut menghadirkan solusi nyata agar persoalan sampah tidak terus menjadi momok bagi masyarakat.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R