SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) bersama DPRD Kutim resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025. Kesepakatan ini ditandatangani dengan penyesuaian signifikan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Asisten III Sekretariat Kabupaten Kutim Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latief mewakili pemerintah daerah, menyebutkan bahwa pendapatan daerah dalam KUA-PPAS Perubahan ditetapkan sebesar Rp9,89 triliun. Angka ini turun dibandingkan target awal yang mencapai Rp11,15 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar Rp1,25 triliun.
“Sehingga terjadi pengurangan sebesar Rp1,25 triliun,” jelas Sudirman usai mengikuti sidang paripurna, Jum’at (19/9/2025).
Sudirman menjelaskan adanya keterlambatan pembahasan karena pemerintah daerah benar-benar berhati-hati dalam menyusun program. Menurutnya, setiap penyusunan anggaran harus mengutamakan hal yang prioritas tanpa mengesampingkan visi dan misi bupati.
“Prinsipnya, kita tetap mendahulukan yang prioritas, namun visi dan misi bupati juga harus berjalan,” ucapnya.
Tak hanya sisi pendapatan, belanja daerah pun ikut mengalami penyesuaian. Dari semula Rp11,13 triliun, kini ditetapkan menjadi Rp9,99 triliun. Artinya, terjadi pengurangan belanja sebesar Rp1,14 triliun.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 akan dimaksimalkan dalam waktu singkat.
“Kita dibatasi sampai tanggal 30 September harus selesai. Kalau tidak selesai, akan dikembalikan ke Gubernur dan ada sanksi berupa tidak gajian selama enam bulan,” paparnya.
Ia menyebutkan, pengurangan anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari kemampuan fiskal daerah yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Meski begitu, Jimmi menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga agar program-program prioritas, terutama yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, tetap berjalan.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R