SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) berdiri di titik balik sejarah ekonominya. Daerah yang selama puluhan tahun hidup dari “emas hitam” kini dihadapkan pada masa depan tanpa tambang. Dengan produksi batu bara yang mencapai 39,78 juta ton hingga September 2025, Kutim masih menikmati hasil melimpah, namun di saat yang sama mulai merasakan bayang-bayang era pasca tambang yang tak terhindarkan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengakui, sektor pertambangan selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Aktivitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan target PDRB per kapita tahun 2025 sebesar Rp399,6 juta,” ungkapnya beberapa hari lalu.
Namun, kebijakan pemerintah pusat terkait penghentian bertahap (phase out) batu bara dan agenda besar transisi energi nasional menuntut Kutim untuk segera beradaptasi.
“Tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan setelah kegiatan tambang berakhir,” tegas Ardiansyah.
Langkah transformasi ekonomi Kutim menuju “ekonomi hijau” tentu tidak mudah. Ketergantungan panjang terhadap sektor tambang membuat sebagian besar struktur ekonomi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah bergantung pada perusahaan batu bara besar, terutama PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Meski begitu, Pemkab Kutim mulai mengambil langkah awal. Salah satunya melalui revitalisasi lahan bekas tambang untuk kegiatan produktif. Dari total 39.159 hektare area tambang, sekitar 16.164 hektare atau 41,28 persen telah direklamasi oleh PT KPC.
Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan masih ada lebih dari separuh lahan tambang yang belum tersentuh. Orang nomor satu Kutim itu menilai, tanpa strategi pasca tambang yang terintegrasi, Kutim berisiko meninggalkan “lubang ekonomi” setelah “lubang tambang” ditutup.
“Reklamasi bukan sekadar menghijaukan lahan, tapi harus menghidupkan ekonomi lokal. Jika tidak, transisi hijau hanya berhenti di slogan,” ujarnya.
Ardiansyah menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus berfokus pada diversifikasi ekonomi. Ia mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, energi terbarukan, UMKM, ekonomi kreatif, serta pariwisata berbasis alam dan edukasi lingkungan.
Namun, di balik komitmen itu, sejumlah tantangan masih menanti: minimnya infrastruktur pendukung, ketimpangan kapasitas SDM, serta belum kuatnya rantai pasok di sektor non-tambang. Program pelatihan masyarakat dan kemitraan dengan perusahaan tambang memang telah digulirkan, tapi efektivitasnya masih perlu pembuktian nyata di lapangan.
“Banyak pelatihan yang berhenti di seremoni. Tanpa evaluasi dan pendampingan jangka panjang, masyarakat akan tetap bergantung pada tambang,” kata Rahmadi seorang tokoh masyarakat yang selama ini hidup di sekitar area pertambangan.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R