SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Joni mengingatkan terkait sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di tahun anggaran 2023. Sekiranya ke depan tidak terulang kembali.
“Yang jelas kita kemarin ketemu sama pemerintah, kita sudah sampaikan jangan sampai ke depan ini banyak lagi silpanya kan seperti itu aja,” ungkap Joni.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa setelah pertemuannya dengan Pemkab Kutim. Mengenai silpa, pihaknya sudah mendesak agar bagaimana caranya tidak ada silpa kembali. Namun lagi-lagi kembali kepada yang punya kewenangan.
“Yang jelas kita sudah sampaikan ke pemerintah, janganlah silpanya banyak lagi, gimana caranya biar nggak ada silpa ini ya pemerintah yang tahu, kita tahu mendesak aja ini,” tandasnya.
Di samping itu, adapun langkah yang akan diambil DPRD Kutim mengenai persoalan tersebut, ia menegaskan bahwa akan terus mengingatkan. Namun, ada saja alasan yang selalu terlontar dari pihak Pemkab Kutim.
“Langkah DPRD mengingatkan terus gimana caranya biar bisa cepat ini belum ketemu lagi ini, apa lagi alasanya,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung masalah pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang memiliki silpa sebanyak Rp 43 miliar. Atas dasar itu pihaknya akan benar-benar menyeleksi baik itu dari kontraktor dan sebagainya karena akibat semacam ini sangat merugikan.
“Ya pasti merugikan, masyarakat dirugikan makanya kita sudah wanti-wanti kan masalah ambil kontraktor diliat dulu, kalau seperti itu nanti ribut lagi masalah silpa,” tutupnya. (Rkt2/Adv)