spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Apkasi Jadi Wadah Strategis, Wabup Kutim Dukung Kepemimpinan Berkesinambungan

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menghadiri Orientasi Musyawarah Nasional (Munas) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), yang digelar di Samratulangi Ballroom, Hotel Sentra Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Momentum ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya Munas Apkasi dilangsungkan di Minahasa Utara. Ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia hadir, menjadikan forum ini ajang penting untuk menyelaraskan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era desentralisasi.

Dalam keterangannya usai kegiatan, Mahyunadi menilai Apkasi sebagai wadah strategis bagi para kepala daerah untuk membangun kesamaan visi dan memperkuat kolaborasi antar daerah.

“Forum ini penting agar kepala daerah bisa menyamakan persepsi. Harapannya, pemilihan Ketua Umum Apkasi besok dapat berlangsung secara aklamasi, guna menciptakan kepemimpinan yang solid dan berkesinambungan,” ujarnya melalui siaran di media sosial.

Orientasi Munas dibuka secara virtual oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Akmal Malik, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:   Pemkab Kutim Naikkan Gaji TK2D 50 Persen hingga TPP PKK

“Semua ini hanya bisa tercapai jika ada kesatuan persepsi, partisipasi aktif, dan sinergitas dari seluruh elemen di daerah,” tegas Akmal Malik.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dan memberikan pandangan strategis. Di antaranya, Prof. Ilyas Rasyid yang dikenal sebagai Bapak Otonomi Daerah, serta Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara Ketua Umum Apkasi untuk sisa masa bakti 2021–2026.

Pada sesi pemaparan, Herman Suparman dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti pentingnya empat pilar dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni: pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah.

“Keempat pilar ini adalah kunci menuju kemajuan dan kemandirian masyarakat daerah,” ujar Herman.

Sementara itu, Prof. Ilyas Rasyid menegaskan bahwa Apkasi memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah berpijak pada realitas lokal dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Apkasi adalah wadah strategis untuk mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya,” tandasnya.

Partisipasi aktif Wakil Bupati Kutim dalam forum nasional ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dan mendukung arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan Kutai Timur dan Indonesia secara keseluruhan.

Baca Juga:   Pemkab Kutim Ajak FPKS Majukan Hilirisasi Industri Sawit

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S