SANGATTA – Program Pengentasan Kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) seperti bantuan perumahan layak huni dan dukungan bagi pengembangan UMKM diakui Legislator Kutai Timur (Kutim) Syaiful Bakhri sangat bagus dan sangat bermanfaat.
Namun, menurut Politisi PKS Kutim itu agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Ia mengusulkan agar fokus pada penjaringan data yang akurat.
Kendala saat ini, kata Syaiful, kurang akuratnya data penerima manfaat di lapangan. Sehingga dimungkinkan adanya tumpang tindih bantuan atau bahkan sama sekali tidak menerima bantuan yang dibutuhkan tersebut alias salah sasaran.
“Banyak program sudah berjalan, seperti bantuan perumahan layak huni dan dukungan bagi pengembangan UMKM. Ini langsung menyasar masyarakat. Namun, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang benar-benar membutuhkan, kita butuh data yang tepat,” ujar Syaiful saat ditemui beberapa hari lalu.
Menurutnya, program yang telah dilaksanakan masih perlu penyempurnaan dari segi tahapan dan proses. Tanpa data yang benar-benar akurat, efektivitas program akan sulit diukur dan hasilnya kurang maksimal. “Program ini sudah baik, tetapi masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Harus ada penataan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa data penerima manfaat perlu dijaring mulai dari tingkat RT hingga ke aparat desa. Dengan cara ini, program dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran. “Jika penjaringan dilakukan dari tingkat paling bawah, kita bisa memastikan bantuan sampai pada yang benar-benar berhak,” jelasnya.
Syaiful juga menyoroti bahwa dalam menjalankan program ini, DPRD hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. “Kami di DPRD berperan mengawasi dan menyetujui anggaran, bukan menentukan penerima. Data yang dikumpulkan oleh aparat desa akan diserahkan ke pemerintah daerah,” tegasnya. Ia berharap agar data yang dihimpun langsung dari masyarakat dapat meminimalisasi kekeliruan dalam penyaluran bantuan. “Jika datanya sudah akurat, kita tidak perlu lagi berspekulasi siapa yang layak atau tidak. Ini juga akan mengurangi potensi salah sasaran,” pungkasnya. (Ram/adv)