SANGATTA – Ketidakhadiran PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD dan pemerintah daerah Kutai Timur (Kutim), Selasa (6/5/2025), menuai kekecewaan. Padahal, pertemuan yang dijadwalkan pukul 13.00 Wita itu dirancang untuk membahas sejumlah isu strategis bagi pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, menyayangkan sikap KPC yang baru memberikan konfirmasi ketidakhadiran pada pagi hari menjelang rapat, tanpa menyertakan alasan yang jelas maupun usulan jadwal pengganti.
“Kita undang secara resmi, tapi malah tidak hadir tanpa penjelasan. Ibarat pacaran, sudah diajak ketemu, tapi ditinggal tanpa kabar. Tentu saja ini mengecewakan,” ujar Yulianus, memberikan analogi yang menggambarkan kekecewaannya.
Rapat tersebut sejatinya menjadi momentum penting untuk membicarakan isu-isu strategis, seperti peningkatan kualitas jalan Trans Rantau Pulung, rencana konversi Bandara Tanjung Bara menjadi bandara umum, peningkatan kontribusi CSR, serta pembangunan gedung pusat UMKM.
Menurut Politisi Nasdem itu, ketidakhadiran PT KPC justru menimbulkan keraguan terhadap komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemitraan bersama pemerintah daerah.
“Kita butuh kepastian. Harus ada komunikasi yang sehat agar KPC menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Ia pun berharap insiden ini tidak terulang di masa mendatang dan mengingatkan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi, terutama dalam forum-forum yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kutim.
Pewarta : Ramlah Effendy
Editor : Nicha R