SANGATTA – Pesta demokrasi ajang lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 diharapkan berlangsung dalam suasana damai, kondusif, luber, jujur dan bermartabat. Komitmen dan kesepakatan ini dihasilkan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutai Timur (Kutim) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada Senin (20/11/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ardiansyah Sulaiman beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua KPU Ulfa Jamilatul Farida, perwakilan Bawaslu Kutim dan beberapa lembaga pemantau pemilu.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terus menjaga suasana tetap kondusif hingga saat ini terutam jelang Pemilu Serentak 2024 mendatang. Kondisi yang aman dan damai yang sudah terbentuk ini sudah semestinya dijaga dan dirawat guna mewujudkan Pemilu langsung, umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Untuk itu perlu upaya dan kerja keras semua pihak meminimalisir persoalan yang bakal terjadi.
“Dalam setiap tahapan pemilu tidak dinaifkan akan ada persoalan. Untuk itu perlu upaya dan kerja keras semua pihak meminimalisir persoalan yang bakal terjadi,” ungkap Ardiansyah.
Dia juga mengajak seluruh peserta dan penyelenggara Pemilu baik itu harus memahami dengan baik segala aturan atau regulasi Pemilu.
“Mari bangun komunikasi dan koordinasi dengan baik, pahami tugas kita masing-masing. Jangan sampai pesta demokrasi ini tercederai,” harapnya.
Sementara itu, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic mengingatkan seluruh jajarannya untuk bekerja secara profesional, memetakan segala potensi kerawanan yang akan timbul baik jelang, pelaksanaan dan setelah penyelenggaran Pemilu. Polres Kutim akan bekerja sama, bersinergi dengan TNI serta penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi setiap potensi kerawanan salam setiap tahapan Pemilu.
“Ada beberapa tantangan dan kendala yang harus diperhatikan antara lain wilayah yang sangat luas. Ini terkait distribusi logistik Pemilu, klasifikasi wilayah rawan dan kurang rawan, juga eks narapida teroris (napiter). Hal ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita semua,” jelas Bonic.
Bonic melanjutkan, selain luas wilayah, pada Pemilu 2024 ini ada 1.185 TPS di Kutim. Dari jumlah tersebut ada 5 TPS khusus.
“5 TPS ini perlu perhatian khusus. Sejak dini petakan potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi,” ujarnya.
Bonic menyebutkan potensi konflik juga biisa terjadi saat kampanye di antaranya berita hoaks di medsos, black campaign, isu SARA (suku,agama,ras dan antar golongan), arak -arakan, benturan saat konvoi, penghilangan atau perusakan alat peraga kampanye.
“Semua ini sudah harus diantisipasi dengan baik. Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) serta kontestan terus dimasifkan jelang kampanye 28 November 2023 mendatang,” sebutnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Kutim M Basuni menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak ini.
“Kami (Kesbangpol) sudah mengantisipasi kekurangan atau kendala yang bisa terjadi berdasarlan Pemilu 2019 lalu. Terutama gudang logistik Pemilu sudah disiapkan di Expo Graha, dana premi BPJS Ketenagakerjaan petugas KPPS dan Satlinmas sebagai jaminan kesehatan atas beban kerja yang besar,” ujar Basuni.
Ditambahkannya, lokasi distribusi logistik terutama di wilayah Tanjung Mangkalihat Kecamatan Sandaran serta pembagian zona kampanye masing-masing kontestan Pemilu Serentak ini.
“Harus diatur sebaik baiknya, jangan sampai waktu dan tempat kampanye terjadi tumpang tindih. Ini sangat riskan menghasilkan konflik. Jadi harus diatur sedemikian rupa,” tegas Basuni.
Di akhir laporannya ia mengajak seluruh pihak mewujudkan pesta demokrasi ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar.(Rkt)