SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Diskepang) terpaksa menghentikan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang selama ini membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Keputusan ini diambil akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur, Ery Mulyadi, mengungkapkan penghematan anggaran dari pemerintah pusat berdampak besar pada alokasi dana untuk program-program daerah, termasuk GPM.
“Kami sangat menyayangkan keputusan ini, karena program Gerakan Pangan Murah selama ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok,” ujarnya, Selasa (12/2/2025).
Program GPM yang rutin digelar di berbagai kecamatan di Kutai Timur bertujuan untuk menekan inflasi dan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan pasar. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran, pelaksanaan program ini menjadi sulit untuk dilanjutkan.
Ery menjelaskan program GPM itu telah berjalan selama beberapa tahun dan telah membantu menekan kenaikan harga pangan di Kutim.
Namun, dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, program tersebut harus dihentikan sementara waktu.
Pemberhentian program GPM itu diharapkan tidak akan berdampak besar pada masyarakat, karena pemerintah masih memiliki program lain untuk menekan kenaikan harga pangan.
“Kami masih punya program lain seperti pasar tani, penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat untuk keluarga berisiko stunting, dan cadangan pangan pemerintah daerah untuk korban bencana,” sebut Ery.
Dengan demikian, masyarakat Kutim tidak perlu khawatir tentang ketersediaan pangan. Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pangan dan harga yang stabil untuk masyarakat.
Salah satu warga Sangatta, Nurmala Dewi, mengaku kecewa dengan penghentian program ini. Menurutnya, GPM sangat membantu, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau beli di pasar, harga bisa lebih mahal. Dengan adanya Gerakan Pangan Murah, kami bisa sedikit terbantu. Kalau ini dihentikan, kami makin kesulitan,” katanya.
Sementara itu, Pemkab Kutai Timur sedang mencari solusi alternatif agar program serupa bisa tetap berjalan, meski dengan skala yang lebih kecil. Pihaknya juga berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran agar program-program yang menyentuh masyarakat tidak terdampak secara langsung.
Pewarta : Ramlah Effendy
Editor : Nicha R