SANGATTA – Keputusan bulat diambil DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sesuai dengan persetujuan dari DPD Partai Demokrat Kaltim, partai berlambang mercy itu menyatakan menarik diri secara resmi dari koalisi partai pengusung pemerintah daerah pasangan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang atau biasa akrab dikenal dengan ASKB.
Kini Demokrat Kutim memilih menjadi partai oposisi. Hal ini dijelaskan langsung saat DPC Partai Demokrat Kutim menggelar jumpa pers bersama awak wartawan media cetak dan online di Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat Kutim Jalan P Diponegoro, Rabu (22/2/2023). Beberapa hal yang melatarbelakangi penarikan diri ini dijelaskan secara gamblang.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kutim Ordiansyah didampingi Sekretaris Zainul Arifin bersama jajaran pengurus membeberkan pernyataan sikap politik resminya.
“Kami memilih menjadi sahabat yang kritis dan penyeimbang kebijakan serta intinya memperjelas posisi kita ke masyarakat. Ini yang paling penting bagi kami, kita ingin lebih merdeka dalam memberikan kritik,” ujarnya.
Ditambahkan Ordi sapaan akrabnya, pernyataan sikap politik ini diambil dengan dasar mengacu pada tiga poin penting, yakni surat pernyataan dan fakta integritas calon bupati dan wabup di Kantor DPP Partai Demokrat tertanggal 29 Juli 2020 lalu serta saran dan masukan dari berbagai pihak, serta hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah sampai dengan Februari 2023 oleh Partai Demokrat Kutim.
“Partai Demokrat Kutim menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim memasuki tahun ketiganya telah gagal menjalankan visinya untuk menata Kutim sejahtera untuk semua. Konsekuensinya kami memilih keluar dari koalisi yang berarti secara politik dalam konteks kekuasaan tidak berjalan lagi, namun secara sosial politik ini penting bagi Demokrat Kutim untuk tidak berada di belakang pemerintah,” jelasnya.
Ia pun berharap meskipun tidak menjadi salah satu setidaknya menginginkan komitmen awal dengan baik, makanya ini dasar dari pernyataan dari surat rilis yang dibuat.
“Kita menilai kebijakan ke pemerintah lazimnya partai koalisi, kita terus memberikan interaksi terutama legislatif namun dari sisi pandangan Demokrat menganggap bahwa hubungan yang dibangun tidak meyakinkan dalam mengambil peran penting dalam proses kebijakan yang diambil, namun sejauh ini Demokrat Kutim telah membangun komunikasi yang intens akan tetapi kita nilai tidak berjalan klop,” jelasnya.
Untuk diketahui, beberapa poin yang dianggap bermasalah serius oleh DPC Partai Demokrat Kutim terkait salah satunya dalam penyelenggaraan anggaran yang dinilai tak cermat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan memonitoring evaluasi anggaran. Indikasinya yakni lambatnya anggaran yang diturunkan untuk pembangunan berisiko kegagalan dan tidak selesainya proyek-proyek pemerintah serta terjadinya SILPA yang sangat besar yang akhirnya merugikan masyarakat.
Sebelumnya, Partai Demokrat Kutim merupakan salah satu pendukung kemenangan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang. Demokrat bersama dua partai pendukung lainnya yakni PKS dan Berkarya. (Rkt1)