SANGATTA– Anggota Dewan Pereakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Julfansyah mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penempatan jabatan di dinas yang sering kali tidak transparan.
Dirinya menilai, banyak jabatan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kompetensi. Dengan begitu, diyakininya berakibat dalam menjalankan tugas jabatanya banyak yang kurang memahami.
“Karena kebanyakan sekarang, Diinformasikan bahwa dinas meminta jabatan itu tidak geratis. Akhirnya, yang awalnya bukan dari bidangnya tetap dudukinya,” keluh Julfansyah, Senin (18/11/2024).
Politisi Golkar ini juga menegaskan, praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat. Kemudian berdampak pada kinerja dan menghambat kemajuan daerah.
“Jika kita terus membiarkan praktik ini. Maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun,” sebutnya.
Julfansyah mengingatkan, setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki keahlian. terlebih punya pengalaman di bidangnya. Sehingga dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik bisa maksimal. Dirinya juga menyoroti dampak dominonya, bahwa dari anggaran yang ada tidak bisa dikelola dengan baik.
“Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Namun, jika SDM yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya. Maka semua itu akan sia-sia,” tandah Julfansyah lagi.
Julfansyah mengimbau pada pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan evaluasi. Pertama terhadap sistem penempatan jabatan di dinas. Kedua adalah kompetensi dari sumber daya manusia (SDM)-nya.
“Kita harus memastikan. Bahwa setiap pegawai yang duduk di jabatan strategis, adalah orang yang kompeten. Juga harus memiliki integritas,” tegasnya.
Julfansyah juga berharap, agar pemerintah dapat melakukan reformasi. Khususnya dalam pengelolaan SDM dan penempatan jabatan.
“Penting bagi pemerintah untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini akan meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat,” pungkasnya. (Ram/adv)