SANGATTA – Berkomentar terkait antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai khawatir dan berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), H Joni, ikut angkat suara.
Pada keterangannya di hadapan awak media beberapa waktu lalu, Joni meminta perangkat daerah (PD) terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, selaku instansi terkait, untuk melakukan evaluasi dan gerak cepat guna mengatasi masalah antrean BBM yang tidak kunjung usai.
“Kita berharap dinas terkait dapat mencari tahu permasalahan ini. Jika kuota yang diberikan memang kurang, maka perlu ditambah,” ungkap Joni.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait agar distribusi BBM bisa berjalan lancar dan mengurangi antrean yang merugikan masyarakat.
Joni juga menjelaskan bahwa perlu tindakan lebih lanjut jika kuota BBM sudah mencukupi namun antrean masih terjadi, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengaturan distribusi yang harus ditindaklanjuti.
Dalam konteks ini, Joni juga mengingatkan pentingnya subsidi BBM untuk masyarakat kecil, sambil menyatakan kekhawatiran bahwa subsidi tersebut lebih dimanfaatkan oleh kendaraan besar untuk kepentingan perusahaan daripada masyarakat.
“Masalah antrean BBM yang panjang tidak hanya berkaitan dengan distribusi, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan manfaat subsidi bagi masyarakat yang lebih membutuhkan,” tambahnya.
Joni berharap langkah konkrit dapat segera diambil untuk mengatasi masalah ini demi kesejahteraan masyarakat Kutim.
“Harus ditangani dengan cepat, jangan sampai ada pembiaran terlebih sudah ada tim Satgas BBM yang dibentuk,” tutupnya.(Adv/Rkt)