SANGATTA – Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius bagi Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan. Dalam wawancara di Sekretariat DPRD Kutim pada Senin (5/8/2024), Novel menekankan pentingnya transparansi dan efektifitas dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan di daerah tersebut.
Data terbaru dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem pada pertengahan tahun 2024 berada pada kisaran 0,3 persen. Dengan target penurunan yang diharapkan tercapai pada Desember, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam mengurangi jumlah warga miskin ekstrem yang saat ini mencapai sekitar 5.000 orang, menurut data Dinas Sosial.
Dalam konteks ini, Novel mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang sesuai dan efektif. Tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar terarah dan tepat sasaran,” tegas Novel.
Legislator Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya informasi terbuka mengenai program-program yang dijalankan. Menurutnya, pemerintah harus memberikan laporan yang transparan terkait program penanggulangan kemiskinan, mulai dari nilai anggaran hingga progres pelaksanaannya. Indikator yang jelas dan terukur sangat diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
“Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas mengenai program-program yang ada, nilai anggaran, serta progres pelaksanaannya. Semua harus memiliki indikator yang jelas untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang berhak menerima,” tambahnya.
Selain itu, Novel menekankan pentingnya evaluasi ketat terhadap efektivitas program-program tersebut. Menurutnya, jangan sampai bantuan yang disalurkan tidak mencapai sasaran atau hanya menjadi alasan administratif tanpa memberikan dampak signifikan.
“Pemerintah perlu memastikan, setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada warga miskin di Kutim,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang lebih transparan dan efektif, Novel berharap pemerintah dapat mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem di Kutim. Ia menegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga upaya pemerintah tidak sia-sia.
“Kami berharap pemerintah dapat menuntaskan masalah kemiskinan dengan cara yang transparan dan efektif, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Novel.
Upaya ini diharapkan menjadi langkah konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Kutim, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.(Rkt/Adv)