SANGATTA – Pemkab Kutim mengundang manajemen BPJS Kesehatan Kutim dalam kegiatan Forum Komunikasi Implementasi Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Rabu (18/9/2024). Dialog dipimpin langsung oleh Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Bahrani Hasanal, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ernata Hadi Sujito, Kepala BPJS Kesehatan Kutim Herman Prayudi, dan sejumlah undangan perangkat daerah (PD) terkait di antarannya Disdukcapil.
Dalam arahannya, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono meminta Dinkes dan Dinsos bisa memberikan data peserta BPJS Kesehatan.
“Harus akurat terutama data terkini dan tujuannya agar tidak ada keluhan dari peserta penerima manfaat. Ini menjadi pelayanan menyangkut hak dan kewajiban sesuai arahan dari Bupati agar mencapai target yang diharapkan,” tegasnya.
Selanjutnya dikatakan Poniso, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022, beberapa bentuk implementasi di Pemerintah Daerah antara lain melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, melaksanakan verifikasi dan validasi data seluruh segmen kepesertaan, menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan serta sarana/prasarana fasilitas.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Gotong-royong dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam program ini. Program JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kutim Herman Prayudi mengungkapkan capaian signifikan dalam upaya mencapai UHC di Kutim pada 1 September 2024. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah peserta UHC di Kutim telah mencapai 463.775 jiwa dari total populasi semester kedua tahun 2023 sebanyak 429.640 jiwa atau sebesar 107,95 persen, sebuah pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan.
Menurut Prayudi, tingginya jumlah peserta ini terutama disebabkan oleh pendaftaran massal di fasilitas kesehatan (faskes) yang ada, serta pendaftaran segmen pekerja upah dari badan usaha.
“Segmen pekerja yang terdaftar melalui perusahaan terbukti paling signifikan, dengan sekitar 1.000 badan usaha yang telah terdaftar dan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian ini. Dengan 13 ribu pekerja terdaftar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan yang cukup signifikan, meskipun ada potensi perubahan karena pengurangan karyawan atau penutupan perusahaan yang kemungkinan terjadi pada akhir tahun,” sebutnya.
Prayudi juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat masalah terkait pendaftaran faskes dan dokumentasi sakit, layanan kesehatan tetap berjalan tanpa kendala. Pasien yang mengalami sakit tetap dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan membawa dokumen yang diperlukan seperti kartu keluarga (KK) dan bukti domisili di Kutim.
“Apabila terdapat masalah terkait status pekerjaan, data akan diperbarui dan ditanggung oleh pemerintah secara paralel untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap terjamin,” paparnya.
Berikutnya dalam hal dukungan pemerintah, BPJS Kesehatan mencatat bahwa bantuan pemerintah mencapai 100 ribu jiwa, dengan 81 ribu jiwa di antaranya tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkespro) yang dikelola provinsi. Prayudi optimis bahwa dengan kuota yang ada saat ini, pencapaian coverage akan terus meningkat, dan diharapkan adanya peningkatan jumlah peserta pada tahun depan dengan target 89 ribu jiwa.
Bupati dan Wakil Bupati Kutim juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya BPJS Kesehatan, dan berkomitmen untuk mencapai target yang diharapkan. Melihat capaian yang memuaskan ini, Prayudi berharap dukungan dan penjaminan dari pemerintah pusat akan terus berlanjut agar seluruh masyarakat Kutim dapat menikmati layanan kesehatan yang optimal dan terjangkau.
“Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, BPJS Kesehatan akan terus mengevaluasi dan mengadaptasi kebijakan untuk mengatasi tantangan yang ada serta memastikan bahwa setiap individu di Kutim mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Dengan pencapaian yang telah diraih, BPJS Kesehatan bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan cakupan kesehatan di seluruh wilayah Kutim,” tutupnya.(Rkt)