SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat menanggapi temuan mencengangkan terkait angka Anak Putus Sekolah (APS) di daerah ini. Data awal yang dirilis Pusat Data Nasional menempatkan Kutim sebagai daerah dengan APS tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 13 ribu anak.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, langsung merespons serius laporan tersebut. Ia menegaskan perlunya validasi data sebelum angka tersebut dijadikan dasar kebijakan.
“Saya telah meminta Dinas Pendidikan dan Disdukcapil Kutim untuk lakukan validasi menyeluruh. Kita pastikan informasi ini benar sebelum menjadi dasar kebijakan,” tegas Ardiansyah.
Ardiansyah mengaku merasa tidak nyaman dengan data tersebut. Sebab, pemerintah daerah setiap tahunnya sudah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.
“Adanya data APS menjadi enggak enak didengar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyebut pihaknya sudah mulai turun ke lapangan. Proses validasi, menurutnya, menunjukkan hasil awal yang cukup mengejutkan.
“Kita sudah melakukan komunikasi dengan PKK dan mengirim data tingkat desa dan RT. Alhamdulillah, sudah ada 3 ribu data yang dihapus karena tidak ditemukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, validasi data masih berlangsung dan belum selesai sepenuhnya. Langkah ini dilakukan secara masif agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan jumlah APS yang sebenarnya.
“Validasi akan terus kita lakukan sampai tuntas. Prosesnya belum 100 persen,” katanya.
Selain fokus pada validasi, Pemkab Kutim juga tengah menyiapkan berbagai program pendidikan non-formal. Beberapa di antaranya melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program ini diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi anak-anak yang sempat terputus dari sekolah, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R