spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bupati Kutim Respon Mangkirnya Kadis PUPR

SANGATTA – Terkait interupsi pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim mengenai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang selalu mangkir ketika dipanggil untuk rapat pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memberi tanggapan. Ia mengatakan, karena ini adalah terkait masalah pengelolaan keuangan, maka itu hubungannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Saya minta ke BPKAD nanti koordinasi dengan Tim Pansus DPRD untuk membuat jadwal, dari jadwal itu sampaikan ke bupati. Nanti saya perintahkan mereka standby kalau memang dibutuhkan. Karena ini masalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBD bukan pertanggungjawaban pembangunan, “ujarnya saat diwawancarai awak media usia Rapat Paripurna pada Senin (24/6/2024) lalu.

Namun, lebih lanjut ia mengungkapkan, namanya pengelolaan ini ada pendapatan, realisasi, persoalan teknis, neraca dan sebagainya. Mereka yang paling paham. Sehingga, Ardiansyah meminta agar dibuatkan jadwal dan dikoordinasikan kepada Pansus DPRD.

“Ini saya mau sinkronkan, makanya saya minta ke BPKAD buatkan jadwal. Tetapi koordinasi dengan pansus supaya dinas yang dibutuhkan tahu, biar ketemu,” ucapnya.

Baca Juga:   Antisipasi Angka Pengangguran Tinggi, Pemerintah Harus Tingkatkan Pelatihan Siap Kerja

Untuk diketahui, interupsi dari anggota DPRD saat rapat paripurna di Ruang Sidang, Gedung DPRD Kutim dengan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 tanggal 24 Juni 2024 yang katanya Kepala Dinas PUPR yang sudah ditemui dan selalu mangkir ketika diundang dalam rapat, orang nomor satu di Pemkab Kutim itu menerangkan, pihaknya akan membuatkan jadwal, tetapi ketika mangkir kembali ia tegaskan, anak buahnya banyak bisa mewakili dan sebenarnya bidang-bidang lah yang lebih paham soal itu dibanding dengan komandannya.

“Kan anak buahnya banyak toh, bidang a, bidang b, bidang c, yang paling paham itu bidang sebenarnya. Kalau komandan itu tinggal perintah saja,” katanya.

“Sambungnya, tidak mesti sebenarnya kadis, tetapi kalau memang dibutuhkan bisa kita hadirkan, tetapi tetap didampingi oleh bidang teknis,” tutupnya. (Rkt2/Adv)

Most Popular