SANGATTA – Polemik anggaran pengadaan ambulans Rp9 miliar yang sempat ramai diperbincangkan akhirnya diluruskan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan, dana tersebut bukan untuk satu unit ambulans seperti isu yang beredar, melainkan untuk 40 unit kendaraan operasional.
Penegasan itu disampaikan setelah muncul potongan informasi di ruang publik yang memunculkan persepsi keliru. Pemkab Kutim menyebut informasi yang tidak utuh menjadi pemicu berkembangnya isu.
Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Anggaran Rp9 miliar tersebut diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional. Bukan satu unit seperti yang beredar. Prosesnya sesuai ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Senin (2/3/2026).
Jika dirata-ratakan, harga per unit ambulans berkisar Rp225 juta. Nilai itu disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan layanan kesehatan dasar yang difungsikan untuk operasional sosial dan penanganan pasien.
Menurut Uud, pengadaan ambulans ini merupakan bagian dari kebijakan memperluas akses layanan kesehatan di wilayah Kutim yang memiliki bentang geografis luas. Keberadaan ambulans sangat dibutuhkan untuk mempercepat mobilitas pasien menuju fasilitas kesehatan, khususnya dalam kondisi darurat.
Sebanyak 40 unit ambulans tersebut telah didistribusikan ke berbagai elemen masyarakat. Rinciannya meliputi sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, enam RT, Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya.
Skema distribusi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan darurat hingga ke tingkat komunitas. Dengan ambulans yang tersebar, respons terhadap kebutuhan medis warga dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Teguh, pengurus Masjid Al Hidayah di Sangatta, mengaku bantuan tersebut sangat membantu kegiatan sosial di lingkungannya.
“Dengan adanya ambulans ini, kami bisa lebih cepat membantu warga yang sakit atau membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Siswanto, pengurus Masjid Baabul Jannah di Teluk Rawa, Kabo Jaya. Ia menilai bantuan ambulans tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pemerintah membuka ruang pengawasan bagi DPRD maupun lembaga pengawas sesuai kewenangannya.
Pemkab juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Dalam arus informasi yang cepat, klarifikasi dari sumber resmi dinilai penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh dan tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan.
Penulis: Ramlah