SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 yang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Jumat (26/9/2025).
Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa meski target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikan dari Rp358,38 miliar menjadi Rp411,156 miliar, pemerintah daerah perlu memastikan alokasi anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Fraksi Demokrat mengapresiasi peningkatan target PAD. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana dana tersebut dikelola untuk program prioritas yang sejalan dengan RPJMD dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pandi menyoroti dominasi belanja pegawai dalam struktur P-APBD 2025. Menurutnya, jika tren tersebut terus berlanjut, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi akan semakin terbatas.
“Struktur belanja daerah masih menunjukkan dominasi belanja pegawai yang cenderung meningkat. Kondisi ini berbahaya karena mengurangi porsi belanja publik yang seharusnya lebih diperbesar demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Demokrat juga mengingatkan pemerintah daerah agar konsisten menjaga arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi “Kutai Timur Hebat dan Indonesia Emas 2045”. Pandi menilai, inkonsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran hanya akan menimbulkan ketidakpastian pembangunan.
Terkait pembiayaan, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta strategi penutupan defisit. Demokrat juga mengingatkan risiko beban utang yang bisa mengganggu APBD di tahun-tahun mendatang jika perencanaan tidak cermat.
“Yang perlu jadi perhatian adalah kualitas dan manfaat program. Jangan sampai anggaran hanya habis untuk serapan dan realisasi, tetapi minim dampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R