SANGATTA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim) Arang Jau sejauh ini menilai perkembangan sektor UMKM di Kutim sudah berjalan bagus dan maju namun ia menegaskan perlu adanya koordinasi di tingkat pusat untuk menangani UMKM dari hulu ke hilir di Kutim. Sebab sektor UMKM memiliki irisan dengan berbagai pihak, mulai dari sisi pembiayaan hingga pemasarannya.
“Sebenarnya diperlukan koordinasi di tingkat pusat yang melibatkan Kementerian lembaga terkait untuk menangani UMKM ini dari hulu ke hilir karena ini melibatkan banyak Kementerian dengan kewenangannya masing-masing itu dari sisi membuka pasar, dari sisi akses pembiayaan dan sisi pembinaan,” kata Arang Jau.
Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa seluruh stakeholder yang ada di luar harus ikut membuka akses agar UMKM di Kutim bisa dilihat kota lain bahkan dilirik negara lain.
“Sejauh ini pertumbuhan UMKM di Kutim semakin maju untuk itu kami berharap potensi yang ada di Kutim bisa dilirik Kementerian Luar Negeri untuk membuka akses pasar, juga ada Kementerian BUMN terkait pembiayaan kredit dari bank-bank termasuk dari Kementerian Keuangan fasilitas-fasilitas fiskal yang bisa diterima oleh UMKM berorientasi jadi forum koordinasi di tingkat pusat ini terasa perlu untuk menangani dari hulu sampai hilir terkait dengan UMKM,” tegasnya.
Ia pun berharap agar data UMKM yang ada di Kutim bisa kembali diverifikasi kembali agar mempunyai basis data dalam membuat kebijakan.
“UMKM di Kutim itu berjumlah 5 ribuan data ini belum pernah diverifikasi klasifikasi nggak jelas posisi wilayahnya ada di mana saja nggak begitu jelas jadi memang memang perlu diverifikasi lebih lanjut supaya kita punya basis data di dalam membuat kebijakan itu terukur dan tepat,” tutupnya.(Adv/ref)