BANDUNG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim bekerja sama dengan Kemendagri dan Lembaga Pengembangan Kapasitas Pembangunan Daerah (LPKPD) Bimbingan Teknologi (Bimtek) Capacity Building, di Grand Ballroom Hotel Savoy Homann, Senin (12/9/2022).
Saat membuka bimtek dimaksud, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bimtek dilaksanakan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
“Kutim harus mengikuti pola pendekatan berbasis kinerja. Sehingga pemerintah daerah diharapkan akan lebih fokus pada kinerja terukur dari aktivitas melalui program kerja. Untuk kemudian nantinya mempermudah dalam pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik,” tegasnya disaksikan Seskab Kutim Rizali Hadi, Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor dan sejumlah perwakilan Kepala OPD dan undangan peserta yang hadir.
Disisi lain, untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum maksimal. Masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Untuk itu diperlukan pelatihan membangun kapasitas berbasis kinerja yang maksimal. Dengan target seluruh peserta bisa langsung melakukan pemetaan program dan kegiatan.
“Kemudian dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran, penatausahaan serta pelaporan,” bebernya.
Untuk itu, ini menjadi momentum baik dalam mempercepat proses sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran pembangunan. Sehingga mampu meminimalisir gap atau batas antara perencanaan dan penganggaran. Untuk itu Ardiansyah berharap kepada seluruh peserta serius dalam mengikuti seluruh materi yang diberikan oleh Tim Teknis SIPD Kemendagri. Sehingga nantinya akan mendapatkan tambahan pengetahuan dalam penguatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD.
“Dengan tujuan akhirnya melahirkan dokumen APBD yang berkualitas,” urainya.
Kuncinya juga maksimalkan kemampuan dan kekuatan pribadi maupun sebagai team work (tim kerja, red). Agar dalam prosesnya memperlancar dalam menjalankan aktivitas kinerja. Karena semua peserta berkomitmen tinggi. Bupati mengingatkan, seluruh peserta mampu memahami secara sempurna materi yang disampaikan. jika sedikit saja keliru bisa terkena sanksi. Untuk itu, semuanya punya hak dan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara melaksanakan tugas.
“Karena kita menjadi tumpuan untuk memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Pengkajian Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Kutim Marhadi mengutarakan bahwa kegiatan ini wajib dilaksanakan. Prinsipnya mengadopsi SIPD yang tersistem dan terencana. Agar APBD berkualitas dengan proses perencanaan yang terintegrasi. Melibatkan aparatur pengelola program kegiatan dan perencanaan lingkup Pemkab Kutim.
Senada, perwakilan dari LPKPD Ilma Nur Solihan menyebutkan terkait SIPD ini merupakan program pusat yang harus dijalankan. Sebagai lembaga peningkatan kapasitas, pihaknya beberapa kali bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Kali ini kami bersama Pemkab Kutim, kami diberikan amanah melaksanakan bimtek untuk menjalankan peraturan yang memang diperuntukkan untuk daerah. Program ini fokusnya menjalankan SIPD di daerah. Sesuai dengan visi misi yang pelaksanaannya harus sesuai target,” terangnya. (kopi13/kopi3)