SANGATTA – Nasib para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta di Kutai Timur (Kutim) kian memprihatinkan. Sejak Maret 2025 hingga akhir Juli, honor mereka belum juga cair. Kondisi ini membuat banyak guru tertekan secara ekonomi, bahkan harus berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sudah lima bulan kami mengajar tanpa menerima gaji. Padahal kami tetap aktif mendidik anak-anak seperti biasa,” ujar salah satu guru PAUD swasta di Sangatta yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Selasa (29/7/2025).
Ia mengaku harus mengandalkan bantuan keluarga untuk bertahan hidup. “Kami juga punya tanggungan. Mau tidak mau harus gali lubang tutup lubang. Kami hanya ingin hak kami dibayarkan,” keluhnya.
Persoalan ini turut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Anggota DPRD Kutim yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus RPJMD DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap nasib para guru PAUD, khususnya dari lembaga swasta yang selama ini berperan penting dalam membentuk karakter anak sejak dini.
“Ini menyangkut kesejahteraan guru. Jangan sampai tenaga pengajar yang sudah berdedikasi dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Kami desak Dinas Pendidikan dan BPKAD segera mencairkan gaji yang tertunda,” tegasnya.
Ia juga meminta agar sistem administrasi anggaran dan pencairan dana pendidikan dievaluasi agar tidak terus-terusan mengalami keterlambatan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutim, Mulyono membenarkan adanya keterlambatan pembayaran. Ia menjelaskan hambatan pencairan anggaran terjadi karena menunggu dasar hukum yang sah.
“Benar belum terbayar dan ini sudah dalam proses, kami berharap awal bulan Agustus gaji para guru bisa segera kami bayarkan, jelas Mulyono kepada Media Kaltim.
Pewarta : Ramlah Effendy
Editor : Nicha R