SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tekanan fiskal akibat ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat. Sejumlah proyek pembangunan sudah berjalan, kontrak diteken, namun dana yang dijanjikan tak kunjung masuk ke kas daerah. Kondisi ini membuat Kutim dibayangi hutang yang kian menumpuk.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai persoalan ini sebagai ancaman serius bagi stabilitas keuangan daerah. Ia mengingatkan, pengalaman tahun lalu masih menyisakan beban, di mana kekurangan salur mencapai Rp2,2 triliun.
“Kontrak jalan, pekerjaan dilakukan, tapi dana tidak cair. Itu akhirnya jadi hutang. Selama belum masuk ke kas daerah, anggaran itu hanya asumsi di atas kertas,” tegasnya, (28/8/2025).
Menurutnya, kondisi ini makin memperburuk posisi Kutim yang masih sangat bergantung pada penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA) seperti batu bara dan kelapa sawit. Fluktuasi harga komoditas membuat penerimaan daerah tidak stabil, sementara kepastian transfer pusat justru kabur. “Kalau dua-duanya tidak jelas, keuangan daerah akan makin berat,” ujarnya.
Jimmi menilai, kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten hanya membuat daerah menjadi korban.
“Daerah dipaksa menanggung risiko, sementara pusat bisa lepas tangan. Padahal yang rugi bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat yang menunggu hasil pembangunan,” sebutnya.
Ia menekankan agar Pemkab Kutim lebih hati-hati dalam menyusun program pembangunan, agar tidak terjebak pada janji anggaran yang belum tentu cair.
“Harus realistis. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, di mana kontrak dikerjakan tapi uang tidak ada. Itu hanya akan menimbulkan beban baru,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R