SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menggelar rembuk stunting tahun 2023 dalam fokus membahas program percepatan, pencegahan dan penurunan angka stunting di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (11/7/2023) lalu. Rembuk digelar secara luring dan daring melalui zoom meeting. Diikuti Forkopimda, Perangkat Daerah (PD) terkait, perusahaan, Pemerintah Kecamatan dan Desa se-Kutim.
Pada kesempatan itu, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim Aris Ananta menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk BKKBN sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia.
“Yang bisa menyebabkan anak menjadi stunting di antaranya disebabkan oleh pola asuh, ekonomi keluarga. Pendapatan keluarga yang lebih kecil sehingga pemberian gizi tidak maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan stunting dapat dicapai dengan cara konfergensi, kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat. Pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. Dengan pemberian gizi kepada bayi atau anak.
“Diharapkan ada yang bisa menjadi bapak atau ibu asuh untuk anak stunting,” harapnya.
Sebelumnya, Plt Kepala DPPKB Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian menegaskan sangat mendukung upaya rembuk stunting 2023. Pasalnya kegiatan ini merupakan salah satu upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kutim. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kutim untuk bersama-sama menurunkan angka stunting.
“Untuk menurunkan angka stunting diharapkan OPD terkait dan mitra kerja, bekerja sama bersinergi dan punya kesepakatan bersama. Selain itu, kita juga harapkan adanya satu sistem data, untuk penyampaian data stunting dan kemiskinan ekstrim,” harapnya.(Rkt1/Adv)