SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasilnya, berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen RI, jumlah ATS di Kutim berhasil menurun signifikan dari 12.802 anak menjadi sekitar 9.000 anak.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menyebutkan, penurunan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, berkat upaya bersama, angka ATS di Kutim berhasil ditekan. Berdasarkan data Pusdatin per September lalu, dari sebelumnya 12.802 anak kini menjadi sekitar 9.000, atau turun sekitar 4.000 anak,” ujar Mulyono saat ditemui, Jum’at (31/10/2025).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.463 anak belum pernah bersekolah, 1.451 anak sudah lulus namun tidak melanjutkan, dan 1.888 anak tercatat putus sekolah. Kondisi ini sempat menempatkan Kutai Timur sebagai salah satu daerah dengan jumlah ATS tertinggi di Indonesia.
Menindaklanjuti hal tersebut, Disdikbud Kutim melakukan pendataan ulang secara mandiri untuk memastikan keakuratan data di lapangan. Melalui kerja sama lintas sektor, data ATS kini disusun by name by address, dan terus divalidasi agar intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
“Meskipun angka ATS berhasil ditekan, perjuangan belum selesai. Masih ada sekitar 9.000 anak yang belum kembali ke sekolah, dan InsyaAllah akan terus berkurang lagi sekitar 4.000 anak dalam waktu dekat,” terang Mulyono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Disdikbud Kutim tengah menyiapkan proyek perubahan yang berfokus pada penanganan ATS secara menyeluruh. Upaya ini meliputi validasi data, pemetaan wilayah prioritas, peningkatan koordinasi dengan lembaga sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat.
Selain faktor ekonomi, Mulyono mengakui pernikahan dini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka anak putus sekolah. Untuk itu, pihaknya bersama instansi terkait mulai memperkuat edukasi dan pencegahan di lingkungan keluarga dan sekolah.
“Banyak anak yang akhirnya berhenti sekolah karena menikah muda. Ini yang harus dicegah, agar anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikan dan punya masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Melalui langkah validasi data, pendekatan sosial, dan pencegahan pernikahan dini, Pemkab Kutim berharap seluruh anak di daerah ini dapat memperoleh hak pendidikan yang layak dan setara.
Penulis: Ramlah
Editor: Nicha R