SAMARINDA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) berkomitmen memaksimalkan pelayanan air minum yang merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS/PAMdes) bekerja sama Lembaga Studi Ilmu Keuangan dan Pemerintahan (LSIKEP) di Ruang Emerald Floor 3 Hotel Mercure yang digelar selama dua hari mulai Senin (18/9/2023) hingga Selasa (18/9/2023).
“Jadi sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), target air minum aman 100 persen diharapkan tercapai di tahun 2030 oleh Pemkab Kutim,” tegas Rizali disaksikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Seskab Kutim Zubair, Kepala Bapedda Kutim Noviari Noor, para camat, kepala desa, Ketua BPD, Tim Pendamping UGM dan undagan lainnya yang hadir.
Ia menambahkan hal ini juga sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang merupakan jembatan tujuan pembangunan berkelanjutan menetapkan bahwa di tahun 2024 tercapai 100 persen air minum layak, 15 persen air minum aman dan 30 persen akses air minum Perpipaan.
“Nah, menurut data bulan Agustus tahun 2023, cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua di Kabupaten Kutim mencapai 51,45 persen, dengan kualitas yang dilayankan berupa air minum layak. Namun, untuk data layanan air dari Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM BM) di Kutim belum dapat diketahui dengan pasti,” bebernya.
Selanjutnya, Pemkab Kutim sejak tahun 2016 memfasilitasi terbangunnya SPAM BM, baik melalui program PAMDes maupun PAMSIMAS. Dengan pelayanan simultan dari PDAM dan SPAM BM diharapkan target akses air minum dapat lebih cepat tercapai.
“Hingga tahun 2020 telah terbangun SPAM BM di 65 desa di Kabupaten Kutim. Namun survei yang dilaksanakan oleh BAPPEDA, pasca pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut hanya sedikit SPAM BM yang berfungsi baik. Apabila hal ini dibiarkan, maka investasi Pemkab Kutim yang telah banyak dicurahkan dalam membangun infrastruktur SPAM BM menjadi sia-sia,” ulasnya.
Rizali menambahkan, ada beberapa faktor yang ditemui menjadi penyebab ketidakberfungsian infrastruktur SPAM BM di Kutim seperti faktor teknis, misal kualitas air baku tidak dapat diterima oleh masyarakat, kurangnya tekanan air yang menyebabkan air tidak dapat mengalir hingga ke pipa yang jauh, ketiadaan sumber energi untuk menggerakkan pompa. Kemudian, faktor kapasitas SDM pengelola dimana kemampuan manajemen pengelola akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan SPAM. Berikutnya, faktor pola pikir masyarakat, misal bahwa bantuan sistem berarti airnya harus murah atau bahkan gratis, menyebabkan iuran tidak dapat menutup biaya operasional dan terakhir yakni faktor politik lokal, dimana air minum yang seharusnya netral terimbas intervensi politik. Contoh penggantian pengurus SPAM lama oleh pemerintah desa yang baru terpilih.
Selain faktor di atas, terdapat juga kondisi yang tidak mendukung keberlanjutan pengelolaan yaitu kurangnya dukungan aturan dan kebijakan di tingkat kabupaten serta kurangnya peran serta pemerintah desa dalam penyelenggaraan SPAM BM.
“Untuk itu, pada tahun 2023 ini Pemkab Kutim berupaya membangkitkan kembali keberfungsian SPAM BM di Kutim melalui inisiasi PUSARAN ASIH BAKAT (Pusat Pembelajaran Air Bersih Berbasis masyarakat). Belajar dari pengalaman yang sudah lalu, pendekatan kali ini tidak hanya berfokus pada permasalahan pada aspek teknik sistem dan aspek pengelolaan, namun juga memastikan ikut sertanya semua pihak terkait. Penyelenggaraan SPAM merupakan tanggung jawab bersama dan hanya mungkin berhasil bila semua pemangku kepentingan berperan aktif sesuai kewajibannya,” pungkasnya.(Rkt)