SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) menggelar Rembuk Stunting di D’Lounge Hotel Royal Victoria pada Senin (25/3/2024) dengan tujuan memfokuskan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di kabupaten tersebut. Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang membuka acara tersebut, didampingi oleh Ketua TP-PKK Kutim Siti Robiah, Staf ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Sulastin, perwakilan Camat se-Kutim, PLKN se-Kutim, serta undangan lainnya.
Wabup Kasmidi Bulang menyampaikan bahwa Kabupaten Kutim telah mencatat penurunan angka prevalensi stunting dari 17,04 persen pada tahun 2023 menjadi 16,4 persen pada bulan Februari 2024, berdasarkan data Dinkes Kutim.
“Meskipun hal ini merupakan kabar baik, target nasional untuk tahun 2024 adalah 14 persen, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk mencapainya,” urainya dalam sambutan.
Wabup Kasmidi menekankan pentingnya kualitas data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi intervensi stunting.
“Petugas di tingkat desa atau kelurahan, bidan desa, petugas gizi puskesmas, dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) diminta untuk melakukan penelusuran dan penanganan bayi dan balita yang berpotensi stunting,” jelasnya.
Selanjutnya, kepada para camat, instruksi diberikan untuk memfasilitasi dan mengalokasikan kegiatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan melalui dana desa (DD) atau dana kelurahan, serta melalui layanan kesehatan, konseling gizi, perlindungan sosial, sanitasi, air bersih, dan layanan pendidikan anak usia dini.
Wabup Kasmidi yang juga menjabat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarstakeholder dalam intervensi stunting. Ia menyoroti peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam melakukan intervensi sensitif, yang berfokus pada pengasuhan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Dalam memastikan keberhasilan program, Wabup Kasmidi berharap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, serta komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebelumnya, Plt Kepala DPPKB Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi program dalam mencapai percepatan penurunan stunting di Kutim.
“Melalui rembuk dan seminar stunting, diharapkan dapat merumuskan rencana kerja prioritas dan mengembangkan data intervensi untuk mencapai sasaran penurunan angka stunting di daerah tersebut,” tegasnya.
Acara tersebut diikuti oleh berbagai pihak, termasuk perangkat daerah Pemkab Kutim, Wabup Kutim, PD, Kepala Kementerian Agama, perguruan tinggi, TP-PKK, Ketua Forum CSR, PLKB, dan Dewan Pakar Audit Stunting.(Rkt)