SANGATTA — Sebanyak 24.680 warga di Kabupaten Kutai Timur terdampak kebijakan pengalihan pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah kabupaten.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diterima pekan lalu.
“Memang ada pemutusan pembiayaan BPJS yang sebelumnya ditanggung provinsi dan dialihkan ke kabupaten,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Pengalihan ini tidak hanya terjadi di Kutim. Sejumlah daerah lain di Kaltim juga mengalami hal serupa, di antaranya Kota Samarinda dengan 49.742 peserta, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 4.647 peserta, serta Kabupaten Berau sebanyak 4.194 peserta.
Menurut Yuwana, pihaknya telah mengantisipasi kebijakan tersebut sejak jauh hari dengan menyiapkan skema pembiayaan dari pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan tetap berjalan.
“Wacana ini sudah disampaikan sebelumnya, sehingga kami telah menyiapkan langkah pembiayaan dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Untuk menanggung puluhan ribu peserta tersebut, Pemkab Kutim memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp6,5 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap melalui pergeseran anggaran dan APBD Perubahan.
“Insyaallah kita akan membiayai mereka secara bertahap, termasuk melalui anggaran perubahan,” katanya.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga membuka opsi pembiayaan dari skema internal, termasuk optimalisasi iuran aparatur sipil negara yang selama ini telah berjalan.
“Dari PNS ada potongan 4 persen dari gaji dan TPP untuk BPJS. Dari situ ada selisih yang bisa dimanfaatkan,” terangnya.
Yuwana menambahkan, perubahan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai turut memengaruhi struktur pembiayaan BPJS di daerah, sehingga penyesuaian anggaran menjadi langkah strategis yang harus dilakukan.
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Kutim memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami pastikan masyarakat tetap terlayani. Yang terpenting sekarang bagaimana kita mengatur pembiayaannya agar tetap berjalan,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Agus S