Transformasi Berani, ASN Kutim Jadi Kekuatan Baru Penggerak Ekonomi Desa

SANGATTA – Kutai Timur sedang memasuki fase perubahan besar. Pemerintah daerah kini mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melampaui peran administratif mereka. Tidak lagi hanya sebagai pengelola berkas, ASN Kutim mulai diarahkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui program Koperasi Merah Putih.

Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, mengatakan bahwa seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, akan terlibat langsung dalam pendampingan koperasi desa. Peran mereka bukan hanya membantu operasional, tetapi juga memperbaiki tata kelola agar koperasi benar-benar bertumbuh sebagai sumber penghidupan masyarakat.

“ASN kami mulai dioptimalkan untuk membantu operasional koperasi desa. Kami ingin koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Kebijakan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk menempatkan ASN sebagai kekuatan strategis yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di akar rumput, terutama dalam memperkuat ekonomi lokal.

Sementara itu, BKPSDM Kutim terus memperkuat reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem berbasis merit. Penempatan pejabat kini diarahkan benar-benar sesuai kompetensi teknis, sehingga program dapat berjalan efektif dan pelayanan publik semakin cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga:   Cuaca Buruk Bikin Pasokan Seret, Harga Ikan di Pasar Induk Sangatta Melonjak

“Kami ingin memastikan setiap program dilaksanakan oleh orang yang tepat. Pelayanan harus cepat, jelas, dan profesional,” kata Misliansyah.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih responsif dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan.

Dengan penguatan peran ASN hingga ke tingkat desa dan implementasi sistem seleksi berbasis kinerja, Kutai Timur berada pada jalur percepatan pembangunan yang lebih agresif. Pemerintah berharap pola baru ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang semakin hidup, terutama bagi wilayah yang memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.

Banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai momentum penting untuk membangun daerah yang lebih inklusif dan mandiri.

“Kami siap berlari lebih cepat. Fokus kami adalah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S