SANGATTA – Penyesuaian anggaran daerah tahun 2026 mulai berdampak pada sektor kebersihan di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Sebanyak 21 Tenaga Harian Lepas (THL) penyapu jalan terpaksa dirumahkan akibat keterbatasan anggaran operasional.
Pengurangan tenaga tersebut terjadi di lingkungan UPT Kebersihan Sangatta Selatan setelah dilakukan evaluasi terhadap kemampuan pembiayaan tahun berjalan. Dari total 48 petugas yang sebelumnya aktif, kini tersisa kurang dari 30 orang yang masih bertugas di lapangan.
Kepala UPT Kebersihan Sangatta Selatan, Arbain, menjelaskan langkah tersebut terpaksa diambil agar operasional layanan kebersihan tetap bisa berjalan meskipun dengan sumber daya yang terbatas.
“Anggaran tahun ini hanya mencukupi operasional sampai sembilan bulan. Jadi kami harus menyesuaikan jumlah tenaga yang ada,” ujarnya.
Menurut Arbain, informasi terkait pengurangan tenaga telah disampaikan lebih awal kepada para pekerja. Dengan begitu, para THL memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi tersebut.
“Kami sudah komunikasikan sebelumnya, jadi tidak mendadak. Teman-teman juga memahami situasi ini,” katanya.
Berkurangnya jumlah penyapu jalan berdampak pada pola pelayanan kebersihan di sejumlah titik. Beberapa koridor utama yang sebelumnya dibersihkan secara rutin kini harus diatur ulang jadwalnya.
Wilayah yang terdampak meliputi jalur Jembatan Kembar Pinang hingga Kilometer 4 dan 5 pada poros Sangatta–Bontang, termasuk akses menuju Jembatan Kampung Kajang. Kawasan tersebut mencakup Desa Sangatta Selatan, Desa Persiapan Pinang Raya, serta Kelurahan Singa Geweh.
Untuk menutupi kekurangan personel, UPT Kebersihan melakukan penyesuaian pola kerja. Petugas pengangkut sampah kini turut dilibatkan membantu penyapuan di sejumlah titik prioritas.
“Kami maksimalkan tenaga yang masih ada. Petugas angkut sampah ikut membantu di beberapa lokasi agar layanan tetap berjalan,” jelas Arbain.
Ia menambahkan, koordinasi di lapangan terus diperkuat agar distribusi pekerjaan lebih merata sehingga kebersihan kawasan tetap terjaga meski dengan jumlah personel yang lebih sedikit.
Meski demikian, peluang bagi para THL yang dirumahkan untuk kembali bekerja masih terbuka apabila terdapat tambahan anggaran pada triwulan terakhir tahun ini.
“Kalau nanti ada tambahan anggaran untuk tiga bulan terakhir, tentu kami akan memanggil kembali mereka sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Saat ini, tenaga yang masih aktif menerima upah Rp120 ribu per hari. Jika bekerja penuh selama satu bulan, pendapatan yang diterima berkisar Rp3,6 juta.
Arbain menegaskan, pengurangan tenaga tersebut murni disebabkan keterbatasan anggaran daerah, bukan karena persoalan kinerja para pekerja.
“Tidak ada persoalan lain. Ini semata-mata karena kondisi anggaran tahun ini,” tegasnya.
Penulis: Ramlah